SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas

  • Reporter:
  • Kamis, 15 November 2018 | 11:12
  • Dibaca : 230 kali
Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas
ilustrasi

PINANG – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kepri 2019 masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pembangunan berupa proyek lanjutan maupun untuk pembangunan infrastruktur baru.

Sekeretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah di Tanjungpinang mengatakan, nantinya di RAPBD 2019 ini ada tiga bidang, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi prioritas utama untuk dikerjakan.

“Tiga bidang itu mendapatkan porsi anggaran cukup besar dibandingkan bidang lainnya. Yang mana dengan persentase 23 persen untuk pembangunan infrastruktur, 20 persen pendidikan, dan 10 persen kesehatan,” ujarnya.

Namun tambahnya, proses pembahasan RAPBD 2019 masih terus dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri.

Dengan akan diplotkannya untuk pembangunan infrastruktur sebesar 23 persen ini, dirnya belum bisa memperkirakan secara pasti berapa besar total anggaran tersebut. “Kami masih menghitung, berapa besar anggarannya dan apa saja infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Saat ini masih dalam pembahasan dengan Dinas PU,” ujarnya.

Arif menyebutkan, begitu juga anggaran APBD 2019 untuk pendidikan sudah ditetapkan sebesar 20 persen, bahkan anggaran untuk pendidikan ini bisa jauh lebih besar dari yang telah ditetapkan. Untuk APBD tahun anggaran 2018 ini saja Pemprov Kepri menganggarkan sebesar 23 persen. Hal ini seiring dengan kewenangan sekolah SMA dan SMK sederajat kewenangannya ada di pemerintah provinsi.

“Bisa jadi, kemungkinan anggaran di APBD 2019 nanti untuk pedidikan bisa seperti tahun ini. Dan untuk anggaran kesehatan sudah pasti sebesar 10 persen. Namun, nantinya akan melihat perkembangannya saat pembahasan,” jelasnya.

Mantan Sekda Kabupaten Karimun ini juga menerangkan, bahwa APBD Pemprov Kepri Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp3,3 triliun, dan ada tambahan dari pemerintah pusat melalui dana DAK sebesar Rp100 miliar lebih. Sehingga diprediksi APBD murni Kepri sebesar Rp3,4 triliun.

“Tetap masih lebih rendah dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 lalu yang mencapai Rp3,5 Triliun lebih,” jelasnya.

Belum lagi tegasnya, dari proyeksi APBD 2019 tersebut, Pemprov Kepri harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 miliar, guna membayar hutang tunda baya kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan fisik di tahun 2018.

Arif yang juga merupakan Ketua TAPD Pemprov Kepri ini menyebutkan, bahwa besaran proyeksi APBD 2019 tersebut sudah diplotkan untuk membayar tunda bayar pekerjaan fisik tahun 2018 sebanyak Rp350 miliar.

Anggaran untuk tunda bayar tersebut tegasnya, tidak bisa diganggu gugat artinya sudah menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan dan dibayarkan keoada pihak ketiga. “Kita harapkan APBD murni 2019 bisa disahkan pada akhir November tahun 2018 ini dan proses evaluasi selesai di bulan Desember,” ujarnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com