SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pembayaran APBN Gunakan Kartu Kredit

  • Reporter:
  • Kamis, 22 Februari 2018 | 20:59
  • Dibaca : 186 kali
Pembayaran APBN Gunakan Kartu Kredit

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran.

Salah satu telah diinisiasi penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam pem bayar an APBN. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terlaksana melalui kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Him bara), yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penggunaan kartu kredit pemerintah dapat digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif.

“Saya berterima kasih kepada Himbara karena kalau masih seperti dulu bawa uang tunai bisa dikategorikan money laundering atau financing for terorism. Saya senang sekarang bisa dengan kartu kredit dari korporasi,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, penggunaan kartu kredit dalam pembayaran APBN mendukung gerakan cashless dan juga akuntabel.

“Kita bisa tahu waktu digesek dipakai untuk apa, di mana dan tidak perlu lagi bikin kuitansi,” ujarnya. Sri Mulyani meminta kepada seluruh perbankan yang terlibat untuk menjaga sistem keamanan dari kartu kredit pemerin tah.

“Saya mohon keamanan kartu kredit bisa dijaga karena dulu saya kerja di bank dunia karena suka traveling, begitukartukre dit dipakai di tempat yang tidak biasa, lebih dari satu transaksi dibekukan. Saya khawatir kalau tidak ada keamanan seperti itu akan disalah gunakan,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan seluruh K/L agar menggunakan uang yang dialokasikan secara tepat. “Ini bukan kartu nenek moyang, yang digesek adalah uang rak yat. Jadi gunakan secara prudent,” kata Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjo wiryono mengatakan, kartu kredit yang akan digunakan bergantung pada besar kecilnya satuan kerja (satker) dengan limit mulai Rp50 juta sampai Rp200 juta.

“Tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah adalah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara nontunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan,” ujarnya.

Marwanto melanjutkan, peng gunaan kartu kredit pemerintah ini merupakan pilot project yang sebelumnya sudah diuji coba di Kantor Presiden, KPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial pada September 2017. “Kami berharap seluruh K/L sudah bisa menggunakan kartu kredit ini. Nanti kami atur secara detail,” ungkapnya.

oktiani endarwati

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com