SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pembayaran UWT lewat Blink Rp1,5 Miliar

  • Reporter:
  • Jumat, 9 November 2018 | 14:07
  • Dibaca : 61 kali
Pembayaran UWT lewat Blink Rp1,5 Miliar
Karyawan BP Batam melayani warga mengurus UWT melalui layanan mobil Blink, belum lama ini. f humas bp batam

LUBUKBAJA – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat masyarakat yang membayar uang wajib tahunan (UWT) melalui layanan keliling atau Blink mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Pada periode pertama ada 56 pemohon dan nilai yang dibayarkan sebesar Rp613 juta. Kemudian diperiode kedua mengalami peningkatan, ada 107 pemohon dan besaran nominal yang dibayarkan sekitar Rp914 juta.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam Ady Soegiharto mengatakan, hadirnya Blink selain memudahkan masyarakat juga diharapkan dapat mendorong pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yakni melalui UWT yang dikelola BP Batam. Masyarakat sejauh ini menyambut positif hadirnya layanan keliling tersebut.

“Periode kedua ini memang naik sekitar 40 persen dari periode pertama baik pengurusan UWT maupun IPH (Izin Peralihan Hak),” ujarnya, Kamis (8/11).

Ia menjelaskan, periode kedua ini ada empat titik yang dikunjungi petugas Blink, di antaranya Tiban McDermott 1 dan 2, Plamo Garden dan Costa Rica. Sedangkan untuk periode ketiga pada November ini, nantinya akan di gelar di tiga titik yakni Greendland Batam Centre, Anggrek Sari Batam Centre dan Perumahan Masyeba di Sekupang.

“Untuk penentuan wilayahnya memang rata-rata di daerah yang masa UWT nya akan segera habis atau sisa 1-2 tahun lagi,” katanya.

Pihaknya mengaku BP Batam terus berkomitmen untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan pembayaran UWT dan IPH. BP Batam juga akan terus berupaya mencoba memfasilitasi program online, kepada masyarakat terlebih lagi saat ini masuk era digitalisasi.

Usaha lainnya dari BP Batam untuk mendekatkan diri kepada masyarakat adalah merubah aturan dan tarif sebelumnya. Perpanjangan dilakukan minimal 5 sampai 10 tahun sudah bisa dilakukan.

“Perubahan kebijakan dan aturan pembayaran dan pelayanan UWT merupakan upaya diri mendekatkan diri kepada masyarakat,” kata Ady.

Untuk warga yang ingin mengurus IPH harus membawa dokumen persyaratan yang lengkap. Syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain formulir permohonan, foto kopi identitas pemohon, foto kopi dokumen lahan seperti Gambar Penetapan Lokasi (PL), Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL), Surat Keputusan (Skep) sertifikat dan pecah PL jika lahan yang ditempati masih PL induk.

Sedangkan untuk persyaratan perpanjangan UWT, pesyaratan yang diperlukan antara lain formulir permohonan, foto kopi identitas pemohon, foto kopi dokumen lahan seperti Gambar Penetapan Lokasi (PL), Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL), Surat Keputusan (Skep), sertifikat, faktur UWT. Kemudian foto kopi bukti peralihan Hak Atas Tanah (HAT) seperti IPH, Akta Jual Beli (AJB) dan Faktur Peralihan apabila sudah dialihkan. Lalu surat pernyataan apabila Skep dan Surat Perjanjian. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com