SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemecatan Yohanis Tunggu Putusan Hukum

  • Reporter:
  • Selasa, 15 Januari 2019 | 13:41
  • Dibaca : 156 kali
Pemecatan Yohanis Tunggu Putusan Hukum
ilustrasi

NATUNA – Ketua DPW PAN Kepri Abdul Hamid Rizal menegaskan, masih menunggu keputusan hukum terhadap Ketua DPD PAN Kabupaten Natuna sekaligus Anggota DPRD Natuna Yohanis sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan SPAM Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi.

Menurut dia, sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) partai, pemecatan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) bisa dilakukan setelah ada keputusan hukum dari pengadilan. Ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Jika ada keputusan langsung dari pengadilan dan sudah ada ketetapan hukum tetap baru kita proses,” katanya, kemarin.

Ia berharap, proses hukum dapat berjalan cepat dan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi kader dan anggota dewan lainnya agar tidak bermain dengan anggaran daerah. “Ya, mudah-mudahan saja bisa segera terselesaikan dengan cepat,” kata Bupati Natuna.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Juli Isnur mengatakan, akan segera menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan perkara Tipikor ini dan akan menjalankan proses hukum sesuai jalurnya,” katanya.

Saat ini, kata dia,

pihaknya fokus agar tersangka dapat mengembalikan kerugian negara yang sudah diambil. “Kita akan mengupayakan terlebih dahulu pengembalian kerugian negara,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Natuna Marzuki mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Natuna menetapkan anggota DPRD Natuna Yohanis sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan SPAM Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi.

“Sebagai seorang rekan kerja tentu kami kaget dan berduka atas peristiwa ini. Tapi proses hukum harus tetap berjalan dan kami sangat menghormati itu,” kata Marzuki.

Saat ini, kata dia, BK DPRD Kabupaten Natuna belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut karena masih menjalani masa reses dengan menyerap aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. BK akan melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan langkah yang akan diambil sesuai dengan tata tertib DPRD yang sudah disepakati.

“Tapi kalau urusan Pengganti Antar Waktu (PAW), masih jauh dan itu bukan urusan Dewan, melainkan kewenanganya partai yang bersangkutan,” katanya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Natuna menetapkan anggota DPRD Natuna berinisial Y sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan SPAM Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi. Kejari Natuna juga menjerat kontraktor dan pihak swasta berinisial J dan TM sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Ketiga tersangka ini terlibat langsung pada proyek pembangunan SPAM Batubi senilai Rp3,55 miliar yang dilaksanakan pada 2017 lalu,” kata Kajari Natuna Juli Isnur di kantor Kejari Natuna. sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com