SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemekaran Kecamatan di Batam Terkendala Lahan

  • Reporter:
  • Jumat, 30 Juni 2017 | 14:09
  • Dibaca : 609 kali
Pemekaran Kecamatan di Batam Terkendala Lahan
ilustrasi

BATAM KOTA – Minimnya lahan tersisa membuat Pemko Batam berfikir ulang untuk pemekaran kecamatan. Butuh lahan banyak untuk membangun kantor camat, kantor lurah, puskesmas dan fasilitas lainnya. Karena itu, rencana pemekaran yang digadang sejak beberapa tahun belakang tak bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini.

“Ekonomi belum stabil, ditambah perosalan keterbatasan lahan,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, kemarin.

Pemekaran kecamatan ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam di bawah komando Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad hinga 2021 nanti. Karena itu, ini menjadi janji Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam selama memimpin di periode pertama ini. “Sampai 2018 nanti sepertinya belum kami bahas. Kemungkinan 2019 kalau sudah stabil mana wilayah kerja batas pengelolaan lahan, baru berbicara soal pemekaran ini,” ujarnya.

Menurut dia, kajian yang sudah dilakukan sebelumnya pemekaran kecamatan nantinya dimungkinkan dari 12 kecamatan menjadi 21 kecamatan. Dan dari 64 kelurahan dimungkinkan pemekaran dari 99 keluran hingga 102 kelurahan.

Rencana pemekaran ini bukan tanpa alasan. Kata dia, dengan tentang jarak dan jumlah penduduk di beberapa kecamatan sudah seharusnya dimekarkan seperti Batuaji, Sagulung, Batamkota dan kecamatan lainnya. “Bayangkan satu lurah di Belian itu mengurus berapa penduduk, seharusnya diurus beberapa lurah,” kata Amsakar.

Dengan alasan itu, pemekaran ini harus dilaksanakan untuk mengurangi rentang jarak dan juga mendekatkan pelayanan ke maysrakat. Dia berharap semua pihak mendukung rencana itu termasuk Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Ini mendesak dari sisi pelayanan karena rentan kendali pelayanan birokrasi seharusnya semakin dekat,” ujarnya.

Selain terbatasnya masalah lahan, penundaan pemekaran ini juga lantaran butuh banyak anggaran yang digelontorkan untuk membangun fasilitas yang diperlukan. Selain itu juga biaya operasional. “Hasil kajiannya sudah ada, tapi karena kondisi ekonomi kita seperti saat ini, kita tahan dulu, dewan (DPRD) juga menahan dulu,” kata Amsakar.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com