SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemkab Anambas Ingatkan Kades Soal Pelaporan Dana Desa

  • Reporter:
  • Selasa, 25 April 2017 | 09:38
  • Dibaca : 524 kali
Pemkab Anambas Ingatkan Kades Soal Pelaporan Dana Desa
ilustrasi

ANAMBAS – Pemkab Anambas mewanti-wanti kepala desa yang sampai sekarang belum melaporkan penggunaan dana desa tahun lalu. Selain karena muncul indikasi korupsi, maladministrasi juga bisa menyeret kades ke ranah hukum.

Menjelang akhir April, tercatat 11 kades belum menyerahkan laporan dana desa 2016. Sementara desa lain meski sudah melaporkan tapi sebagian lewat dari tenggat waktu penyerahan.

Kepala Inspektorat Pemkab Anambas Ody Karyadi mengatakan Anambas masuk daftar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akibat banyak desa yang terlambat dan belum selesai menyusun laporan.

BPK pekan lalu sudah turun ke Anambas untuk mengaudit Desa Bayat dan Matak Kecil. BPK memberikan tenggat waktu penyerahan laporan sampai 1 Mei 2017. Menurut Ody, bila hasil audit BPK menunjukkan kesalahan berpotensi menuntun kades berurusan dengan aparat hukum.

Ody mengatakan perkembangan terakhir KPK meminta BPK dan BPKP audit dana desa seluruh Indonesia, bukan hanya di Anambas. Sebab muncul indikasi penyalahgunaan dana desa.

“Di Bintan bahkan ada ada kejadian Kades jadi tersangka kasus dana desa. Kami berharap jangan sampai terjadi di Anambas,” ungkap Ody, kemarin.

Adapun audit oleh BPK ataupun BPKP juga mencakup audit kinerja karena dana desa berorientasi hasil kinerja. Beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran desa juga akan dilakukan audit oleh inspektorat dan nantinya akan dilaporkan kepada Bupati Anambas Abdul Haris.

Ody mengambarkan audit pembangunan gedung menelusuri manfaat bagi masyarakat lalu berguna atau tidak.

Kesalahan maladministrasi juga bisa jadi masalah. Salah satunya kesalahan mendasar dalam penggunaan keuangan desa yang banyak muncul adalah kepala desa yang mengelola keuangan desa dengan skala besar. Bahkan dalam melaksanakan pembangunan lebih dari Rp500 juta. Selain itu, pengerjaan pembangunan di desa yang dilakukan secara bertahap.

Sebagai contoh, kata Ody, Kepala Desa (Kades) di Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, berinisial YM ditetapkan Kejari Tanjungpinang sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) sekitar Rp300 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp1,7 miliar tahun 2016 lalu.

“Kasus itu diperoleh melalui audit dari Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), baik melalui pihak Inspektorat dan BPKP. Ini pengalaman bagi kami dan jangan sampai terjadi,” papar dia.

Persoalan laporan dana desa ini seolah mengulang kejadian setiap tahun. Laporan terlambat masuk sehingga berbuntut pencairan mundur dari jadwal semestinya.

Sejumlah pihak di Anambas menyalahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dinas tersebut minim membina desa menyusun laporan pertanggungjawaban. Pemkab sendiri sejak tahun lalu menugaskan staff lulusan sarjana untuk membantu desa.

Adapun dana desa 2016 di Anambas mencapai sebesar Rp70 miliar, Rp 36 miliar dari APBD dan Rp34 miliar dari APBN. Dengan besaran setiap desa bisa menerima dana lebih Rp1 miliar.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com