SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemko Batam Dorong Penghapusan Fatwa Planologi

Pemko Batam Dorong Penghapusan Fatwa Planologi
ilustrasi

SEKUPANG – Pemko Batam tengah mengusahakan agar Fatwa Planalogi tak lagi jadi syarat untuk mengurus Izin Peralihan Hak (IPH). Pasalnya, telah ada Ketetapan Rencana Kota (KRK) yang dikeluarkan Pemko Batam sebagai syarat mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Hemat kami, KRK sama saja degan Fatwa Planalogi. Jadi untuk apa lagi ada Fatwa,” kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Suhar, Selasa (13/6).

Dalam UU Bangunan dan Gedung serta Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, disebutkan bahwa KRK merupakan syarat utama untuk mengurus IMB. Isinya berupa penataan bangunan lingkungan terhadap lokasi tapak yang diajukan.

Namun BP Batam punya produk serupa yang diberi nama Fatwa Planalogi. Ketika Pemko Batam belum menerapkan KRK, Fatwa Menjadi syarat mengurus IMB. Alasannya karena izin kedua produk ini sama saja.

Namun setelah ada KRK, muncul kebingungan di tengah masyarakat. Di satu sisi mereka bisa mengurus IMB dengan mengurus KRK. Namun di sisi lain mereka tak bisa memindah tangankan bangunan yang telah dibangun bila tak mengantongi Fatwa Planalogi. Pasalnya, Fatwa Planalogi merupakan syarat mengurus IPH.

Pada prinsipnya, sambung Suhar, Pemko Batam tak punya masalah dengan situasi tersebut. Yang jelas, IMB hanya bisa keluar bila pengajun permohonan punya KRK. Kendati demikian, Suhar menilai perlu ada jalan keluar agar tak muncul kebingungan yang bekepanjangan ke depan.

Pihaknya akan menginisiasi pertemuan dengan sejumlah stakholder, termasuk BP Batam untuk membahas masalah tersebut. Intinya adalah meminta agar Fatwa Planalogi tak lagi jadi syarat untuk mengurus IPH di BP Batam. “Kami mengusahakan, tidak diperlukan lagi Fatwa itu. untuk IPH kami akan coba panggil dan koordinasi dengan semua pihak, agar syarat Fatwa tak diperlukan lagi untuk pengurusan IPH,” jelasnya.

Alur pengurusan KRK hampir sama saja dengan pengrusan Fatwa Planalogi. Dari ketentuan umum penataan bangunan lingkungan terhadap lokasi tapak yang diajukan, baru penaju permohonan harus menyiapkan site plan berdasarkan KRK. “Site plan itu akan disahkan lagi oleh Dinas Cipta Karya, baru mengajukan gambar detail kepada DPM PTSP untuk penerbitan IMB. Urusan tak bertele-tele dan gratis,” katanya.

Hingga saat ini, sudah ada 10 berkas permohonan KRK yang masuk ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Batam. Tiga diantaranya sudah disetujui. Sementara sisanya tengah digodok serius, karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti banjir.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com