SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemko Batam-DPRD Main Mata

Pemko Batam-DPRD Main Mata
ilustrasi

BATAM KOTA – Anggota DPRD Batam dan Pemko Batam menggelar pertemuan tertutup di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (21/3). Pertemuan ini tak biasa, karena membahas penyesuaian hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang seharusnya digelar terbuka.

Pantauan KORAN SINDO BATAM, anggota DPRD Batam berbondong mendatangi Kantor Wali Kota Batam. Mereka berkumpul di Aula Engku Hamidah di lantai IV. Kegiatan itu serangkai dengan penyesuaian hasil Musrenbang, Rencana Kerja Pemko dan pokok fikiran DPRD Batam.

Agenda tersebut berlangsung tiga hari. Satu hari sebelumnya, kegiatan itu terbuka untuk umum, namun saat semua peserta beranggotakan DPRD dan Pemko Batam, kegiatan itu jadi rapat tertutup. “Maaf, boleh tunggu di luar, soalnya tertutup,” kata seorang petugas berseragam dinas PNS saat beberapa awak media mencoba masuk ikut dalam kegiatan itu.

Di dalam ruang semua anggota DPRD Batam ada, pertemuan itu dipimpin langsung Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Wan Darussalam. Sementara Ketua DPRD Batam Nuryanto duduk tak satu ruangan. Dia menunggu di ruang tunggu.

Tak beselang lama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi dengan berbaju putih muncul dan langsung menuju ruang dimana sudah duduk santai sebelumnya Ketua DPRD Batam. Tak lebih dari 30 menit mereka bicara. Mereka akhirnya keluar dengan waktu yang sama menuju lift. “Jangan tanya saya. Saya tak ikut acara di dalam,” kata Wali Kota kepada wartawan.

Sempat terpisah antara Wali Kota dan Ketua DPRD, kemudian mereka kembali bersatu di lift dan tak diketahui mereka menuju kemana. Saat itu, Wali Kota tak ingin mengomentari kegiatan Pemko dan DPRD tengah berlangsung dan lebih terbuka saat wartawan menanyakan permasalahan lain di Batam.

133 Proyek Dilelang
Persoalan drainase dan infrastruktur jalan menjadi keluhan masyarakat kepada anggota DPRD Batam yang menggelar reses, belum lama ini. Permasalahan ini juga yang paling banyak dibahas dalam Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota. Keluhan masyarakat ini yang kemudian menjadi pembahasan Pemko dan DPRD Batam dalam membenahi permasalahan infrastruktur.

Tahun ini ada sebanyak 133 kegiatan Pemko Batam sudah dilelang melalui penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Beberapa kegiatan didominasi pembangunan jalan, drainase juga pemeliharaan bus Trans Batam.

Sesuai data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam beberapa kegiatan yang sudah dilelang antara lain, pembangunan drainase Tiban McDermott yang disiapkan anggaran Rp1,04 miliar, pembangunan bangunan pelintas jalan Cikitsu-Family Dream dengan anggaran Rp1,7 miliar.

Selain itu, ada pembangunan drainase Simpang belakang Dutamas-Sincom, untuk proyek ini pemerintah gelontorkan Rp3 miliar. Tak hanya itu, masih banyak proyek-proyek besar yang ditangani oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Sementara itu, untuk proyek pemeliharaan bus Trans Batam rata-rata semua koridor akan dilakukan pemeliharaan dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah, seperti operasional dan pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor Jodoh-Piayu, pemerintah menyiapkan Rp 3,3 miliar.

Banyaknya proyek yang dilelang, beberapa proyek lainnya melalui penujukkan langsung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Kota Batam sempat mengendus adanya kongkalikong antara penyedia proyek dalam hal ini Pemko Batam sebagai klien dengan perusahaan penyedia jasa atau vendor. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdako Batam, Ardiwinata mengatakan, untuk kegiatan pengadaan atau jasa secara keseluruhan ada melalui proses tender juga bisa penujukan langsung. “Kalau melalui tender ada sistem LPSE, ada tahap termasuk seleksi bagi perusahaan penyedia jasa,” kata Ardi.

Dengan adanya sistem LPSE juga meminimalisir pertemuan antara penyedia kegiatan dan pemilik jasa sehingga mempersuli adanya kongkalikong antar keduanya.
“Tak akan punya pemenang sebelum dilelang. Ada pokja-pokja yang nantinya menentukan,” ujarnya.

Dewan Bantah Minta Proyek
Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengatakan, belum mendapatkan informasi ada rekannya di DPRD Batam meminta proyek kepada dinas-dinas di Pemko Batam. Udin yang juga sebagai anggota banggar menjelaskan, bahwa pihaknya hanya bisa mengusulkan aspirasi masyarakat saja, sedangkan yang menjalankan sepenuhnya adalah Pemko Batam. “Kalau anggota dewan yang bermain proyek seperti itu saya tidak tahu dan saya pun tidak bisa memantaunya,” kata Udin.

Hanya saja dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) anggota DPRD mempunyai hak untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran pembangunan, yang ditampung berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga usulan melalui reses tersebut akan disampaikan kepada Pemko Batam agar menjadi prioritas pembangunan saat dilakukan musrembang.

Pokok pikiran anggota Dewan dijelaskannya bahwa juga sudah diatur oleh undang-undang. Namun sifatnya hanya bisa menyampaikan saja, karena sepenuhnya yang mengerjakan adalah Pemko Batam. Ia mencotohkan terkait pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi. DPRD Batam hanya bisa meminta kepada Disnaker untuk menggelar pelatihan tersebut. “Intinya kami hanya bisa mengusulkan program saja, yang menjalankan dan menggunakan anggaran tetap Pemko Batam,” katanya.

Terkait proyek semenisasi jalan perumahan dengan nilai anggaran kurang dari Rp200 juta dan seringkali dijadikan modus untuk menghindari lelang, Udin mengakui tidak bisa memantau permainan-permainan curang tersebut. Menurut dia yang sering terjadi saat ini karena memang terbentur anggaran, sehingga pembangunan jalan bisanya dilakukan secara bertahap.

Namun, baginya hal tersebut lebih baik jika tidak ada sama sekali usulan anggota Dewan yang diakomodir. Dan kendati proyek di bawah Rp200 juta ditegaskannya, proses pelaksanannya tetap dilakukan oleh dinas terkait. Sebab itu, dia menilai sulit untuk Dewan bermain proyek, tapi ia mengaku tidak mengetahui jika masih ada anggota lembaga wakil rakyat yang tetap nekat mengambil keuntungan. “Tapi model tahun ini sudah lebih bagus kok, dengan menggundakan e-musrembang. Jadi selama itu belum dikerjakan tidak akan hilang,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Patamura juga mengatakan tidak tahu terkait isu adanya anggota wakil rakyat yang meminta proyek kepada Pemko Batam. Dia menegaskan bahwa tidak dibenarkan siapun anggota DPRD Batam meminta-minta proyek untuk kepentingan pribadi dan memanfaatkan jabatannya. “Kalau mengusulkan perbaikan jalan itu memang tugas kita. Tapi, kalau yang meminta-minta proyek itu setahu saya tidak ada,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Batam lainnya, Jefri Simanjutak saat ditanya KORAN SINDO BATAM mengaku juga tidak tahu. Jeffry menjelaskan, bahwa proyek yang dilaksanakan Pemko Batam semuanya telah melalui proses lelang, sehingga tidak mungkin seorang anggota dewan yang bisa meminta proyek tersebut.

Sedangkan untuk nilai proyek di bawah Rp200 juta, menurut dia juga harus melalui beberapa poses, meskipun dilakukan penunjukan langsung tapi tetap minimal harus ada tiga perusahaan yang mengajukan diri. Dan perusahaan tersebut juga harus tidak bermasalah dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan aturan.

Mengenai anggota Dewan yang memiliki perusahaan kontraktor, Jefri menegaskan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan strategis perusahaannya tersebut terkecuali menjadi komisaris. Namun, dia mengaku tidak mengetahui siapa saja anggota Dewan yang memiliki perusahaan di bidang tersebut. “Kami menjalankan tugas berdasarkan permintaan masyarakat, jadi kami hanya sebatas menyampaikan. Semua yang menjalankan adalah dinas-dinas terkait,” katanya.

fadhil/ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com