SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemko dan DPRD Tanjungpinang Kebut Pembahasan APBD-P

  • Reporter:
  • Rabu, 26 September 2018 | 14:10
  • Dibaca : 107 kali
Pemko dan DPRD Tanjungpinang Kebut Pembahasan APBD-P
Wali Kota Tanjungpinang Syahrul.

PINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dan DPRD Tanjungpinang mengebut pembahasaan APBD Perubahan (APDB-P)2018. Sebab, waktu pengesahaan APB-P 2018 semakin singkat, Pembahasannya pun harus dimaksimalkan.

Wali Kota Tanjungpinang Syahrul menangggapi semua pandangan umum tujuh fraksi di DPRD Tanjungpinang terkait rancangan dan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2018. Dia menuturkan, akan melaksanakan kegiatan secara adil dan merata, dan mempercepat tujuan pencapaian pembangun daerah secara berkelanjutan, sesuai daya dan upaya kemampuan keuangan yang ada. Selanjutnya, dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab untuk kemakmuran Tanjungpinang

“Kita mencermati apa saja yang disampaikan tujuh fraksi dalam pandangan umum atas Ranperda Perubahan APBD 2018,” kata Syahrul dalam paripurna di DPRD Tanjungpinang, Selasa (25/9/2018).

Dia menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi PDIP, terkait peningkatan sektor pendapatan daerah yang dirasakan belum signifikan. Pemerintah akan selalu mendorong upaya-upaya konkrit kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam maksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak dan retribusi.

“Kita terus upayakan untuk meningkatkan PAD sektor pajak dan retribusi. Bagaimana APBD memberikan dampak positif pembangunan Tanjungpinang terwujud,” kata Syahrul.

Syahrul menanggapi pandangan Frkasi Golkar bahwa pemerintah sependapat khususnya tentang PAD. Pemerintah memegang prinsip transparansi dalam menetapkan kebijakan anggaran, baik pendapatan daerah maupun pengeluaran atau belanja daerah.

Dalam kesempatan itu, Syahrul menanggapi semua pandangan dari fraksi-fraksi lainnya, seperti fraksi Hanura, Gerindra, PKS, fraksi Amanat Pembangunan, dan fraksi Demokrat Plus.

“Harapan kita selama ini ketidakpastian dana perimbangan dapat ditutupi melalui adanya surplus pajak daerah,” kata Syahrul.

Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Ade Angga mengatakan, setelah paripurna ini akan dilanjutkan untuk pembahasan APBD-P 2018. Dia mengatakan, pembahasan APBD-P 2018 ditargetkan selesai 28 September atau paling lambat sampai akhir bulan ini. Apabila tidak diketok sampai tanggal 30 September maka dianggap tidak ada perubahan.

“Kita ingin mempercepat apa saja yang harus diubah supaya difokuskan untuk pembahasannya,” kata dia.

muhammad bunga ashab

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com