SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemko-DPRD Godok Perda Perlindungan Tenaga Kerja

Pemko-DPRD Godok Perda Perlindungan Tenaga Kerja
Pekerja galangan kapal di Batam. Foto Arrazy Aditya.

SEKUPANG – Pemerintah saat ini tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja. Tak hanya perlindungan bagi tenaga kerja, perda juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi investor dalam menanamkan modal berinvestasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan, banyaknya perusahaan yang hengkang dari Batam menjadi kekhawatiran bagi pekerja saat ini, sehingga Pemko Batam dan DPRD Batam menilai harus ada perda untuk memberikan perlindungan bagi pekerja. Menurut dia, dengan adanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja akan menjamin perlindungan, tak hanya kepada tenaga kerja tetapi juga bagi perusahaan. “Lagi dibahas di DPRD,” kata Rudi di Batam Centre, Senin (24/4).

Dia berharap dengan adanya aturan tersebut, pihaknya mampu memberikan jaminan hukum bagi investor dan juga bagi tenaga kerja. Rudi tak memungkiri banyaknya tenaga kerja yang terlantar akibat hengkangnya perusahaan asing saat ini. “Mereka di Batam banyak yang sewa alat, saat mereka bangkrut langsung ditinggal saja,” ujarnya.

Rudi menambahkan, ada 23 perusahaan yang melaporkan tutup selama 2017 ini. “Yang lapor ke Disnaker 23 perusahaan. Tapi kalau yang belum lapor masih ada beberapa. Perusahaan yang tutup diprediksi di atas itu,” ujar Rudi.

Rata-rata perusahaan yang melapor ke Disnaker adalah yang berskala menengah ke bawah. Sebagaian besar adalah perusahaan pendukung galangan kapal yang tidak lagi bisa beroperasi karena perusahaan induknya tutup.

Seperti diketahui, tiga perusahaan penanaman modal asing (PMA) hengkang dari Batam di triwulan pertama 2017 ini. Mereka merumahkan 1.384 pekerja yang menambah besar jumlah pengangguran di kota ini.

Alasan utama hengkangnya tiga perusahaan asing itu akibat minimnya pesanan barang dari perusahaan pengguna. PMA-PMA itu sudah tak beroperasi sejak dua tahun lalu, tapi baru tahun ini benar-benar hengkang dari Batam.

Direktur Promosi dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam Purnomo Andiantono mengatakan, proses hengkangnya tiga PMA itu memang membutuhkan waktu yang lama. PMA benar-benar dinyatakan tutup setelah menyelesaikan semua kewajibannya, seperti melunasi gaji karyawan dan kewajiban perpajakan.

“Kalau PMA itu mau meninggalkan Batam biasanya bertahap. Tiga ini memang sudah sejak tahun lalu mengehentikan kegiatanya dan resmi tutup pada tahun 2017 ini,” kata Andi, Minggu (23/4).

Tiga PMA itu adalah PT Nidec Component Technology Indonesia yang bergerak di bidang industri komponen elektronika, PT Pacific Coating Batam yang bergerak di bidang usaha jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam, dan PT Sivantos Hearing Solutions yang bergerak di bidang insustri alat bantu pendengaran dan perlengkapannya.

PT Nidec menginvestasikan modal USD2,5 juta dengan tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 661 tenaga kerja lokal dan 7 tenaga kerja asing. Kemudian PT Pacific dengan investasi sebesar USD900 ribu memberhentikan 185 pekeja lokal dan 11 pekerja asing. Sedangkan PT Sivantos nilai investasi mereka USD610 ribu dengan 500 karyawan lokal dan 20 karyawan asing.

Menurut Andi, total nilai investasi tiga perusahaan asing tersebut sekitar USD4 juta dengan total 1.364 karyawan lokal dan 38 karyawan asing yang kehilangan pekerjaanya. “Sepinya order jadi alasan mereka tutup,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Batam Mesrawati Tampubolon mengatakan, dengan adanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja ini akan diperkuat peran bagaimana Pemko Batam dan juga BP Batam akan bersinergi untuk pengawasan perusahaan asing. “Ini akan diperkuat bagaimana BP Batam juga menjamin tenaga kerja yang ada saat perusahaan hengkang,” kata Mesrawati.

Ketua Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, Ranperda tersebut sudah dibahas dan belum diputuskan karena masih menunggu hasil kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Menurutnya, Baperda memiliki waktu paling lama 30 hari dan dilaporkan lagi di paripurna pengesahan untuk selanjutnya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dia menambahkan, peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan penanaman modal merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi investor yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, dan ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. “Ranperda ini juga diharapkan menjadi solusi keberlangsungan investasi di Batam,” ujarnya

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Fauzan menambahkan, banyak laporan pekerja yang masuk ke DPRD terkait pengurangan karyawan, PHK hingga penutupan usaha. Tidak sedikit juga, perusahaan asing hengkang, dikarenakan permasalahan penyelesaian hubungan industrial tenaga kerja yang hingga saat ini belum optimal.

“Inilah sasaran kami bagaimana meningkatkan daya saing daerah, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mengubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi,” kata Fauzan.

fadhil/iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com