SINDOBatam

Terbaru Metro+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemko Targetkan LHKPN Selesai Januari

  • Reporter:
  • Jumat, 17 Januari 2020 | 14:29
  • Dibaca : 80 kali
Pemko Targetkan LHKPN Selesai Januari
Sekda Kota Batam Jefridin. /Dok SINDO BATAM

BATAMKOTA – Pemko Batam menargetkan penyelesaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa tuntas di bulan Januari. Target Wali Kota Batam Muhammad Rudi ini diteruskan Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin kepada para pegawai dalam apel di Dataran Engku Putri, Senin (13/1).

“Pemko Batam dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan dari KPK karena pejabatnya patuh dan cepat menyampaikan LHKPN. Tahun ini Pak Wali mau kita bisa menyelesaikan laporan paling lambat 31 Januari. Meski batas dari KPK itu 31 Maret. Pak Wali mau kita lebih cepat,” kata Jefridin.

Selain LHKPN, ia juga mengingatkan kewajiban pribadi pegawai lainnya. Yaitu laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN). Tugas pelaporan bagi seluruh pegawai negeri sipil ini baru berjalan pada 2019 lalu.

“SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak penghasilan juga jangan lupa dilaporkan. Itu yang kewajiban-kewajiban orang pribadi, diingatkan kembali,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Jefridin juga mengingatkan tentang kewajiban tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

“Untuk LKPj, LKIP, LPPD ini tugas seluruh OPD. Maka Kepala OPD-nya wajib menindaklanjuti. Nanti saya telepon satu per satu Kepala OPD untuk mengingatkan kembali,” ujarnya.

Pada tahun 2019 lalu seluruh pejabat Pemerintah Kota Batam menyampaikan LHKPN. Hingga batas waktu yang ditetapkan, 1.241 penyelenggara negara di Pemko Batam telah melaporkan harta kekayaannya.

Atas capaian 100 persen tersebut, Pemko Batam diganjar penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan diterima Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dalam acara puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, 9 Desember 2019 lalu.

“Kita dapat apresiasi untuk kedua kalinya dari KPK, sebagai daerah yang tingkat kepatuhan membuat laporan kekayaan mencapai 100 persen,” kata Amsakar.

Pemko Batam menerima penghargaan dari KPK bersama tiga pemerintah daerah lainnya yakni, Pemkab Bone, Pemkab Badung, dan Pemkab Kepulauan Mentawai. Amsakar mengatakan ini merupakan sesuatu yang spesial dan kebanggaan bagi Kota Batam. Penghargaan ini diberikan KPK salah satunya untuk meminimalisir tata kelola penyelengaraan pemerintahan yang tidak baik.

“Yang pasti apresiasi dari KPK ini menjadi pemicu bagi jajaran ASN di Pemko Batam agar betul-betul dapat membuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Juga untuk mengeliminir penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Yang paling penting kita memiliki tekad yang sama untuk memberantas korupsi di Kota Batam,” jelasnya.

Keberhasilan Pemko Batam meraih penghargaan ini di antaranya karena keaktifan Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. Juga tidak lepas dari dorongan pimpinan Pemko Batam, dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sehingga para pejabat negara di lingkungan Pemko Batam patuh melaporkan harta kekayaannya.

“Di setiap kesempatan misalnya pada saat apel, Pak Wali Kota, saya dan Sekda selalu menyampaikan dan mendorong penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. Ini salah satu upaya yang kita lakukan sehingga LHKPN bisa mencapai 100 persen,” ujar Amsakar.

KPK memberikan penghargaan itu menjadi dua kategori, yakni untuk kementerian/lembaga BUMN atau BUMD dan Pemda atau DPRD. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengapresiasi instansi yang menerima penghargaan. Menurutnya, momen ini sepatutnya dijadikan contoh untuk instansi-instansi yang belum menerima penghargaan.

Acara puncak Hakordia juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Ia menyampaikan Hakordia harus jadi momentum penyadaran dalam pemberantasan korupsi dan ini merupakan kerja bersama.

“Publik juga harus sadar bahaya rasuah menjadi persoalan krusial di negara kita. Korupsi merupakan kejahatan yang sistemik dan menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia karena menghambat mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pernyataan Wakil Presiden sejalan dengan tema KPK dalam Hakordia 2019 “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. Artinya, perlawanan terhadap korupsi dan memajukan Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com