SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemprov Kepri Berutang Rp346 Miliar

  • Reporter:
  • Selasa, 21 Agustus 2018 | 12:33
  • Dibaca : 91 kali
Pemprov Kepri Berutang Rp346 Miliar
ilustrasi

PINANG – Pemprov Kepri berutang Rp346 miliar lebih kepada para kontraktor yang sudah meneken kontrak dan mengerjakan proyek-proyek APBD Kepri 2018. Utang baru akan dibayar pada APBD 2019 mendatang.

Dalam nomenklatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBP) Kepri istilah dibayar tahun depan itu biasa disebut tunda bayar. Pemprov Kepri mengambil langkah itu karena anggaran tahun 2018 ini defisit. Sementara proyek-proyek sudah terlanjur dilelang dan pemenangnya sudah meneken kontrak.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kepri Naharudin mengatakan, anggaran daerah tahun 2018 defisit sekitar Rp346 miliar sehingga Pemprov terpaksa melakukan penundaan pembayaran.

“Tidak mungkin kegiatan dihentikan, karena sudah dilelang, sudah ada kontraktor yang teken kontrak dan ada pula yang sudah mengerjakan proyek. Namun pembayarannya dilakukan awal tahun 2019,” kata Naharuddin di Tanjungpinang, Senin (20/8/2018).

Naharudin menambahkan, kegiatan yang diprioritaskan Pemprov tetap dilaksanakan tahun ini, terutama yang sudah memasuki masa lelang pada triwulan I-III. Namun pembayarannya tidak dapat dilunasi tahun ini.

“Mungkin nanti ada yang dibayar 70-80 persen, sisanya dibayar awal 2019,” ujarnya.

Ia mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Kepri bertambah. Namun, penerimaan dari pemerintah pusat berkurang. Karena itu, ia berharap dalam tahun ini pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan sehingga dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

“Mari sama-sama kita berusaha dan berdoa agar penerimaan bertambah. Masih ada waktu 5 bulan,” ujarnya.

Di APBD-P Cuma Susut Rp10 Miliar
DPRD Kepri dan Gubernur Kepri menyepakati Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama itu dilaksanakan pada Paripurna penandatangan persetujuan bersama di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/8).

Pada penandatangan nota kesepahaman tersebut, APBD-P Kepri 2018 nilai sebesar Rp3,584 triliun. Jumlah tersebut hanya berkurang Rp 10 miliar dibanding APBD murni 2018 senilai Rp3,594 triliun.

Penyusutan hanya Rp10 miliar ini terjadi karena utang Rp346 miliar yang seharusnya dimasukkan ke APBD-P 2018, dimasukkan ke APBD Kepri 2019. Dengan melakukan tunda bayar seperti itu, meski APBD Kepri defisit Rp356 miliar, di APBD-P, defisit hanya Rp10 miliar.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyebutkan, belanja langsung pada APBD-P 2018 mengalami penurunan 0,26 persen atau turun sebesar Rp10 miliar dari APBD murni. Sementara, dari sisi pembiayaan APBD Perubahan turun sekitar 60 persen atau Rp60 miliar. Padahal, pada APBD murni sebesar Rp100 milar.

“Total rencana struktur APBD-P sebesar Rp3,584 triliun, sehingga defisit sebesar Rp10 miliar,” ujarnya.

Kepala Bappeda Kepri Naharudin mengungkapkan, penyusutan Rp10 miliar pada APBD Perubahan 2018 dibandingkan dengan APBD murni tidak bisa digolongkan defisit. “Angka sebesar itu tidak bisa juga dikatakan defisit. Tetapi hanya penyusutan saja dibandingkan APBD murni sebelumnya,” katanya.

Nahar menyebut, nantinya ada sejumlah kegiatan yang akan dibayarkan pada di APBD 2019 mendatang sebesar Rp346 miliar. Selain karena sejumlah proyek sudah dilelang dan kontraktor sudah teken kontrak, ada juga program yang sudah berjalan, meski pekerjaan baru mencapai 10-20 persen.

“Konsekwensinya, nantinya ada tunda bayar atas proyek yang berjalan dan sudah kontrak. Sehingga, mengharuskan Pemprov Kepri melakukan tunda bayar sebesar sekitar Rp346 miliar pada tahun 2019 mendatang,” ujarnya.

Selesaikan Skala Prioritas
Gubernur Nurdin Basirun meminta para kepada dinas, badan, dan biro di Pemprov Kepri untuk tidak mengendurkan semangat dalam menuntaskan tugas-tugas mereka. Terutama proyek-proyek strategis harus terus digesa.

“Selesaikan pekerjaan dengan skala prioritas,” ujar Nurdin saat memimpin rapat OPD di ruang kerja kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/8).

Nurdin melanjutkan, masyarakat ingin melihat hasil pembangunan secara langsung. Karena itu, katanya, ia akan terus melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat pengerjaan proyek strategis tersebut.

“Itu saya lakukan untuk melihat sudah sampai sejauh mana pekerjaan itu selesai,” kata Nurdin.
sutana/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com