SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemprov Kepri Bidik PAD dari Sumber Baru

  • Reporter:
  • Kamis, 23 Maret 2017 | 11:45
  • Dibaca : 377 kali
Pemprov Kepri Bidik PAD dari Sumber Baru
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai paripurna laporan Ranperda Perubahan Perda Pajak dan Retribusi di DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (22/3).

PINANG – Pemerintah Provinsi Kepri membidik pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor penerimaan pajak baru. Caranya, mengajukan perubahan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

“Dengan menggali potensi pendapatan daerah, tentunya akan meningkatkan PAD, sehingga akan memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menyampaikan laporan Ranperda Perubahan Perda di Gedung DPRD Kepri, Rabu (22/3).

Nurdin mengatakan, tujuan utama perubahan perda ini, agar ada dasar untuk melakukan pemungutan pajak yang dilakukan secara progresif. Perubahan perda ini diharapkan mampu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan keadilan bagi wajib pajak.

Menurut dia, dengan perubahan perda ini nantinya untuk kepemilikan kendaraan bermotor akan ditetapkan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kendaraan di atas air dari 5 GT sampai dengan 7 GT, tidak dipungut.

“Tentunya hal itu, apabila potensinya kurang memadai dan atau nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan perda,” katanya.

Nurdin mengatakan, dari beberapa revisi perda ini, bisa memberikan pengurangan dan keringanan pajak kepada masyarakat. Wajib pajak juga akan lebih patuh dalam membayar pajaknya serta mengurangi saldo piutang yang sudah berumur lama sehingga diharapkan wajib pajak dapat melunasi pajak terutang.

“Perubahan perda tentang Retribusi Daerah perlu diajukan karena adanya penambahan objek retribusi, serta perubahan dan penyusaian tarif pada objek retribusi yang lama ini,” katanya.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, Pemprov Kepri sebelumnya telah menyampaikan naskah akademis dan penjelasan dua perda yang akan diubah tersebut. Dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), disepakati bahwa ranperda yang telah dikaji dan diharmonisasikan dilanjutkan dalam tahap selanjutnya.

“Berdasarkan pertimbangan kami, terkait perubahan perda ini tidak terlalu kompleks, maka akan dibahas dalam satu pansus saja. Supaya tidak memakan waktu lama,” katanya.

Ia mengatakan, berdasar Pasal 28 dan 29 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa provinsi yang merupakan kepulauan, mempunyai kewenangan mengelola sumber daya laut, dari mulai bibir pantai atau 0 mil laut hingga 12 mil laut. Ini menjadi peluang Pemprov Kepri untuk meningkatkan pendapatan dari sumber penerimaan pajak baru, seperti pajak eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.

“Pengaturan administratif, pangaturan tata ruang dan lainnya. Akan menjadi pintu masuk bagi provinsi untuk mencari potensi PAD, salah satunya seperti pengelolaan labuh jangkar dan pengelolaan laut lainnya,” ujar Jumaga.

Berdasarkan aturan, batas kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai laut. Jika kewenangan ini dimanfaatkan maksimal, diharapkan dapat meningkatkan PAD Kepri.

“Dengan alasan inilah, kami DPRD sepakat dengan pemprov Kepri untuk segera menyampaikan perda baru agar ada dasar hukumnya kita menarik semaksimal mungkin pemasukan daerah,” kata Jumaga.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com