SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemutihan PBB-P2 Membantu Masyarakat

  • Reporter:
  • Kamis, 15 November 2018 | 14:40
  • Dibaca : 108 kali
Pemutihan PBB-P2 Membantu Masyarakat
ilustrasi

BATAM KOTA – DPRD Kota Batam mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam. Penghapusan denda ini sangat membantu masyarakat, khususnya meringankan pembayaran pajak yang terutang.

“Menurut saya ini langkah yang positif. Artinya ada keseriusan Pemko Batam untuk mendata kembali semua wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2,” kata anggota Komisi II DPRD Batam Hendra Asman di DPRD Batam, Rabu (14/11).

Besarnya tunggakan pajak saat ini, lanjut dia, tidak lepas dari beberapa faktor seperti kelalaian masyarakat membayar ataupun kesalahan pendataan oleh BP2RD Kota Batam. Karena tidak dipungkiri sampai saat ini masih ada ditemukan bangunan atau lahan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ukuran yang tercetak di PBB-P2.

“Makanya pada kesempatan ini semua masalah itu kami harapkan bisa diselesaikan. Artinya bukan menghapus denda pajak saja, tetapi juga ukuran yang tak sesuai itu juga diganti atau disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya,” kata Hendra.

Menurut dia, masyarakat akan membayar jika besaran pajak yang ditagih itu sesuai dan sama dengan luas bangunan miliknya. “Terlebih lagi kami di DPRD Batam di sudah jelas menganggarkan untuk pendataan semua wajib pajak di Kota Batam,” ujarnya.

Ia menambahkan, masih tertunggaknya pembayaran PBB P2 ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk bertransaksi. Karena setiap kali bertransaksi baik itu menjual atau membeli akan menjadi tersangkut, sehingga proses pembayaran BPHTB tidak akan bisa dilakukan.

“Ini adalah langkah yang baik. Imbauan kami dari DPRD Batam manfaatkan seluas-luasnya kesempatan ini, karena waktunya terbatas segera lakukan pembayaran,” jelasnya.

Kepala BP2RD Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan, denda pajak Rp19 miliar dari pajak bumi dan bangunan sudah dibicarakan sebelumnya dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ada pokok pajak periode 2004-2017 sebesar Rp194 miliar yang belum tertagih oleh Pemko Batam.

Azman mengatakan jumlah objek pajak yang menunggak ini ratusan wajib pajak. Terbanyak adalah perumahan warga dan tanah terlantar.

“Jadi hanya dendanya yang dihapuskan. Pokoknya tetap harus dibayar. Nilai keseluruhan pokoknya sekitar 194 miliar. Dan kita lihat bagaimana respons masyarakat selama 30 hari ke depan ini,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com