SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pendapatan Tak Tercapai, Salahkan Pusat

  • Reporter:
  • Sabtu, 18 Agustus 2018 | 11:34
  • Dibaca : 101 kali
Pendapatan Tak Tercapai, Salahkan Pusat
Warga menggunakan pompong saat melintas di dekat deretan kapal yang sedang labuh jangkar di perairan Batam, belum lama ini. Pemprov Kepri menarget pendapatan Rp60 miliar pada 2018 dari labuh jangkar, namun belum terealisasi. /ARRAZY ADITYA

PINANG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri Jamhur Ismail menuding Pemerintah Pusat penyebab tidak tercapainya target pendapatan Dishub Provinsi Kepri di tahun 2017 lalu.

“Target Rp60 miliar pada APBD 2017 didasari dengan asumsi jika Dishub Kepri diberikan kewenangan penuh untuk mengelola labuh jangkar,” kata Jamhur di Tanjungpinang, Jumat (17/8/2018).

Seperti diketahui jelasnya, Pemerintah Pusat masih enggan dan seolah melakukan tarik ulur untuk pemberian kewenangan pengelolaan laut dari 0-12 mil laut itu. Dengan belum adanya kewenangan penuh dalam pengelolaan labuh jangkar dan peluang lainnya dalam menggarap laut sesuai undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Karena tidak ada kewenangan, kita tidak punya dasar untuk mengambil alih usaha labuh jangkar itu. Dan saat ini masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan RI,” ujarnya.

Ia menegaskan, karena belum adanya kejelasan soal kewenangan tersebut, di tahun 2018 ini pihaknya hanya memasang target pendapatan atau pemasukan bagi PAD Kepri sebesar Rp5 miliar saja.

Pihaknya berharap, di akhir September mendatang soal pengalihan kewenangan tersebut sudah dapat dirampungkan. Sehingga target Rp5 miliar yang ditetapkan pihaknya pada 2018 ini dapat terealisasi.

“Dari sisa tiga bulan ke depan ini, Insya Allah bisa tercapai target itu. Namun, dengan syarat kalau pengalihan kewenangan itu selesai,” ujarnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com