SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengacara Tjipta Sebut Kasus Perdata

  • Reporter:
  • Selasa, 13 Maret 2018 | 14:06
  • Dibaca : 405 kali
Pengacara Tjipta Sebut Kasus Perdata
Salah satu personel Polres Karimun memeriksakan kelayakan diri untuk ikut donor darah dalam rangka HUT Polantas, Rabu (19/9). f ricky

BATAM KOTA – Sidang perkara dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan akta otentik dengan terdakwa Tjipta Fudjiarta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (12/3/2018). Penasehat hukum Tjipta dalam nota keberatannya atau eksepsi menyampaikan bahwa perkara yang saat ini berlangsung bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata terkait sengketa kepemilikan Hotel BCC.

Dalam nota keberatan setebal 25 halaman yang dibuat oleh Penasehat Hukum Tjipta, Hendie Devitra dan Sabri Hamri disebutkan uraian dakwaan yang mengatakan Conti Chandra mengambil alih seluruh saham dari pemegang saham lainnya sehingga ia memiliki 280 lembar saham atau 100 persen berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 07 Juli 2011 adalah tuduhan yang tidak benar dan menggelapkan fakta yang sesungguhnya, yakni Akta Nomor 10 tersebut telah dibatalkan dengan Akta Nomor 70.

“Begitupun alasan adanya Akta No 89 tanggal 27 Juli 2011 yang juga sudah dibatalkan dengan Akta No 98, sehingga uraian dakwaan yang mengatakan Conti Chandra pemilik 100 persen saham itu jelas tidak benar, dan sampai hari ini tidak ada satupun akta pemindahan saham atau jual beli saham yang membuktikan adanya pemindahan saham itu kepada Conti Chandra,” kata Sabri membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim Tumpal Sagala, Yona Lamerosa dan Renni Pitua Ambarita.

Nota keberatan itu juga menyinggung tentang tuduhan yang mengatakan pembayaran terdakwa kepada Conti Chandra itu pinjaman seolah-olah Conti lah yang membayar harga saham itu. Penasehat hukum menilai bahwa penuntut umum tidak melihat adanya Akta No 2 tanggal 2 Desember 2012 RUPSLB PT BMS yang dibuat Conti tentang adanya kesepakatan Conti dengan terdakwa untuk menjual saham-saham milik Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi kepada terdakwa yang merupakan kesepakatan yang dibuat bersama.

Hal ini, sambungnya, yang kemudian dijadikan tuduhan sebagai tindak pidana, padahal jaksa juga menguraikan adanya pembayaran uang harga saham sebesar Rp.27.547.000.000 dari sebagian jumlah dana yang ditransfer oleh terdakwa kepada Conti Chandra sebesar Rp.29.547.000.000.

“Selain itu, telah memperlihatkan secara jelas bahwa apa yang dilaporkan penuntut umum kepada terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi sengketa kekurangan pembayaran, bukan merupakan tindak pidana akan tetapi sengketa kecurangan pembayaran, kekurangan pembayaran terhadap terdakwa antara Conti Chandra dengan terdakwa yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan yang harus diperiksa dan diadili oleh peradilan perdata,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com