SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengerahan Nelayan Cantrang ke Natuna Tak Ada Penolakan

  • Reporter:
  • Selasa, 10 Maret 2020 | 13:19
  • Dibaca : 120 kali
Pengerahan Nelayan Cantrang ke Natuna Tak Ada Penolakan
ilustrasi

NATUNA – Program pemerintah memobilisasi nelayan cantrang dari luar Natuna sempat menjadi salah satu isu yang bertensi tinggi selama beberapa waktu di Natuna. Kegiatan ini mendapatkan penolakan keras dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Natuna, terutama sekali nelayan.

Namun belakangan arus penolakan terhadap program itu mulai mereda, bahakan menghilang. Hal ini berkat komunikasi intens yang terjalin di antara pihak-pihak terkait.

Program yang sekaligus melegalisasi penggunaan alat tangkap cantrang yang dibuat oleh pemerintah pusat ini ditolak karena cantrang diyakini dapat merusak habitat dan ekosistem laut yang berdampak pada kelestarian ikan dan laut.

“Alhamdulillah, soal cantrang untuk sementara dianggap selesai setelah ada komunikasi intens antara pemerintah dan masyarakat. Puncaknya kemarin pada acara pertemuan dengan masyarakat di kantor Bupati,” kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin pada sela-sela acara Musrembang Kabupaten Natuna di Gedung Sri Srindit, kemarin.

Menurutnya, program yang digalakkan oleh pemerintah pusat itu bernilai dan bertujuan bagus karena kegiatan ini diterapkan untuk meramaikan perairan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan Natuna.

Selain tujuannya yang bagus, penggunaan alat tangkap cantrang itu juga diyakini tidak akan berdampak pada kerusakan laut lantaran zona tangkapnya berada di wilayah ZEEI yang notabene berperairan dalam. Sementara jangkauan alat tangkap itu tidak panjang (antara 20- 30 meter) sehingga tidak bisa menyentuh dasar laut dan habitat laut akan tetap terjaga.

“Soal terhadap penggunaan alat tangkap ini saya rasa akan tetap ada. Tapi program ini kan sudah berjalan, sehingga sulit dianulir. Tapi semua pihak juga sudah sepakat melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya, koreksi akan dilakukan setiap tiga bulan,” terang Zaki.

Ia menegaskan, terkait progran ini pemerintah telah membuat regulasi yang tegas terhadap nelayan itu. Secara umum ada dua syarat yang mesti dilaksanakan oleh mereka yakni, nelayan yang menggunakan cantrang tidak boleh beroperasi di bawah wilayah ZEEI dan harus melakukan pembongkaran ikan di SKPT Selat Lampa.

Apabila salah satu ketentuan ini dilanggar, mereka akan dikenakan sanksi keras berupa pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Maka operasiaonal mereka dipantau dan dikawal oleh KRI, Kapal PSDKP dan Kapal Bakamla. Salah satun tujuannya adalah untuk memeastikan bahwa mereka tidak melanggar ketentuan yang sudah ada itu,” papar Zakimin.

Ia berharap kehadiran nelayan cantrang itu benar-benar bisa mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah Natuna.

“Mudah-mudah program ini dapat membuka lapangan kerja baru dan jadi obyek retrebusi yang baru bagi Natuna. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya. sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com