SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengusaha Galangan Curhat ke BP Batam

Pengusaha Galangan Curhat ke BP Batam
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Sejumlah pengusaha galangan kapal mencurahkan permasalahan tentang upah minimum sektoral (UMS) kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Mereka keberatan dengan keputusan Gubernur Kepri yang menetapkan UMS Batam 2017 sebesar Rp3.468.004.

“Kalau secara resmi memang belum ada, tapi kalau pembahasan biasa sudah ada beberapa pengusaha yang menyampaikan terkait UMS ini,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Rabu (14/6).

Andi mengaku BP Batam tak bisa berbuat banyak, lantaran kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Pemprov Kepri. Pihaknya hanya menyarankan dan mencoba meyakinkan pengusaha bahwa Batam masih mempunyai harapan yang cerah. Namun BP Batam siap jika diminta memberikan masukan kepada gubernur.

BP Batam juga tetap berupaya mencari investor untuk menanamkan modalnya di Batam, termasuk pada industri galangan kapal yang kini masih melesu. “Intinya kami akan tetap terus mempromosikan Batam kepada investor dengan menawarkan berbagai kemudahan perizinan yang kami miliki,” ujarnya.

Andi menjelaskan, saat ini BP Batam tengah mengumpulkan data sejumlah perusahaan untuk dipaparkan kepada investor dan kementerian terkait guna mendukung program tol laut.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kepri, Tagor Napitupulu mempersilakan pengusaha mengajukan keberatan, jika tak mampu membayar gaji pekerja sesuai upah minimum sektoral (UMS). Berdasarkan keputusan Gubernur Kepri, UMS Batam 2017 untuk sektor galangan kapal dan lepas pantai adalah Rp3.468.004.

“Bila pengusaha galangan kapal keberatan, silakan mengajukan penundaan pembayaran upah,” katanya di Hotel Harmoni One, Batam Centre.

Sebelumnya, Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) menolak keputusan gubernur yang menetapkan UMS Batam Rp3.468.004. Pengusaha galangan kapal dan lepas pantai tak sanggup membayar UMS tersebut. Kalau dipaksakan, maka akan terjadi rasionaliasi besar-besaran di perusahaan.

Tagor menjelaskan, surat keputusan gubernur tentang UMS diterbitkan berdasarkan usulan. Usulan itu disampaikan setelah ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan pekerja.

“Kami putuskan karena ada usulan dari pihak terkait. Jika tidak ada usulan, kami tidak akan membuat surat keputusan,” jelasnya.

Menurut Tagor, keputusan gubernur tentang UMS untuk perusahaan galangan kapal dan lepas pantai itu dibuat setelah mempertimbangkan banyak aspek. Termasuk, kondisi kekinian Batam.

“Pemprov Kepri ingin Batam tetap bisa berdaya saing dengan dunia luar sebagai daerah tujuan investasi,” katanya.

ahmad rohmadi/abdul hamid

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com