SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengusaha Keluhkan Pungutan Ganda

Pengusaha Keluhkan Pungutan Ganda
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

:: Biaya Penggunaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan Batam

BATAM – Kantor Pelabuhan Batam menagih pengusaha atau pengguna jasa untuk membayar penggunan peralatan bongkar muat di pelabuhan. Mereka mengeluhkan pungutan ganda miliaran rupiah per tahun itu, karena selama ini sudah membayar kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Anggota Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Budi mengungkapkan, selama ini pengusaha atau pengguna jasa diwajibkan membayar tagihan barang (form 1B) dan peralatan (form 1C) ke BP Batam saat bongkar muat di pelabuhan. Form 1C yang dikhususkan untuk penggunaan forklift dan crane itu wajib dilunasi ketika pengajuan melalui sistem host to host.

Namun pada 31 Mei 2017, Kantor Pelabuhan Batam mengeluarkan surat yang ditujukan kepada perusahaan bongkar muat dan perusahaan peralatan bongkar muat. Isinya menagih penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas penggunaan peralatan bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan.

“Sehari setelah surat diterbitkan, aturan langsung berlaku, tanpa ada sosialisasi dari Kantor Pelabuhan,” katanya, Rabu (7/9).

Dalam surat tersebut, jelas Budi, Kantor Pelabuhan meminta semua perusahaan bongkar muat, pengguna, dan pemilik peralatan bongkar muat untuk mendaftarkan perusahaannya, maksimal pada 21 Juli mendatang. Tujuan pendaftaran untuk memberlakukan penagihan PNBP penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan. Perhitungan PNBP berdasarkan kapasitas, unit, dan lama penggunaan peralatan mekanik seperti foklift dan mesin derek atau mobil crane.

Keluarnya aturan tersebut membuat kaget perusahaan dan pengguna jasa bongkar muat di pelabuhan, karena harus membayar dua kali. Pasalnya, selama ini BP Batam telah menagih komponen PNBP yang sama.

“Syahbandar mengenakan 20 persen dari tarif pendapatan. Crane dan forklift yang bekerja ditagih semua. Jadi objeknya sama, tapi pungutannya dua kali,” jelasnya.

Menurut Budi, saat ini sudah 50 persen perusahaan bongkar muat yang mendapat tagihan dari Syahbandar. Jika diakumulasikan dalam sebulan, tambahan biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai miliaran rupiah dan akan membuat biaya bongkar muat semakin mahal.

“APBMI akan membuat surat keberatan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam. Kami meminta agar aturan tersebut ditunda sampai ada kepastian hukum. Pengusaha juga belum membayar tagihan, karena belum pernah ada sosialisasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Kadin Kepri bidang Transportasi Umum, Forwarder, dan Kepelabuhanan, Osman Hasyim mengaku sudah memprediksi terjadinya pungutan ganda itu sejak lama. Sebab saat ini ada dua pelaksana pelabuhan di Batam, yakni BP Batam dan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Pelabuhan Batam.

Masing-masing punya aturan sendiri untuk menarik tarif PNBP dari sektor pelabuhan. Jika tidak ada kejelasan status dalam pengelolaan pelabuhan, maka dipastian kondisinya akan semakin parah dan tanpa kepastian hukum.

“Jadi tidak ada kepastian, karena dua-duanya menagih. Padahal objek yang ditagih sama,” katanya.

Osman menjelaskan, secara hukum, sebenarnya yang berhak di pelabuhan adalah kesyahbandaran atau Kantor Pelabuhan Batam. Sejauh ini BP Batam belum punya legalitas, sebab tak ada pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan untuk menarik PNBP.

Karena itu, dia mendorong BP Batam segera memperjelas statusnya dan meminta pelimpahan kewenangan kepada Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, tak ada lagi pungutan ganda di pelabuhan.

“Kami ingin single authority di pelabuhan. Kalau masih seperti ini, maka tak akan ada kepastian sama sekali,” tegasnya.

Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Eko Santoso Budianto mengatakan, pelabuhan Batuampar merupakan milik BP Batam, sehingga BP Batam berhak memungut jasa penggunaan peralatan bongkar muat tersebut. Dia belum mengetahui adanya pungutan ganda untuk penggunaan peralatan bongkar muat di pelabuhan oleh Syahbandar.

“Langsung saja tanyakan ke Syahbandar, kan mereka yang mungut,” katanya.

sarma haratua siregar/ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com