SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengusaha Khawatir Kepri Kolaps

Pengusaha Khawatir Kepri Kolaps
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Menpan RB Asman Abnur bersama Ketua Apindo Kepri Cahya berdiskusi tentang perekenomian Kepri.

BATAM – Dunia usaha mengadukan merosotnya ekonomi Kepri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kamis (11/5). Mereka khawatir Kepri akan kolaps. Asman pun mengajak semua jajaran pemerintahan di Kepri dan Batam bersatu untuk menggairahkan kembali perekonomian.

Asman Abnur meminta institusi pemerintah di daerah tidak lagi saling menyalahkan. Segala ego sektoral harus dibuang.

“Hentikan semua perbedaan, tak boleh lagi saling menyalahkan. Satukan kekuatan, baik provinsi (Pemprov Kepri), Pemko Batam, maupun BP (Badan Pengusahaan) Batam,” ujarnya di Pulau Nyiur, Karimun, Kamis (11/5).

Asman mengaku banyak menerima keluhan dari para pengusaha saat baru tiba di Batam dan hendak menuju Pulau Nyiur Karimun untuk meresmikan Rumah Tahfiz Provinsi Kepri. Para pengusaha tersebut antara lain Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya, Indra Gobel, dan Doli.

Mereka risau dengan anjloknya pertumbuhan ekonomi Kepri di angka 2,02 persen, terendah sejak Kepri menjadi provinsi. Mereka menilai seperti ada pembiaran yang membuat perekonomian Batam semakin parah.

Sebagai mantan Wakil Wali Kota Batam, Asman sangat memahami kerisauan para pengusaha tersebut. Menurutnya, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kepri merupakan indikasi tidak adanya sinergi. Kondisi ini sangat membahayakan, karena akan membuat pengangguran naik dan menurunnya pendapatan per kapita.

“Kalau sudah begini, segala ego sektoral harus dihilangkan. Tidak bisa mencapai sesuatu kalau tidak kompak, apalagi saling menyalahkan,” kata Asman.

Lonceng Kematian Ekonomi Batam
Ketua Apindo Kepri Cahya menilai ekonomi Kepri tumbuh negatif. Ekonomi Kepri yang hanya tumbuh 2,02 persen merupakan sinyal ambruknya ekonomi Batam. Mengingat, selama ini ekonomi Kepri mayoritas ditopang dari laju pertumbuhan ekonomi Batam.

“Dengan kita diam saja atau normal, dari konsumsi harusnya (pertumbuhan ekonomi) ada di angka 5 persen. Ini sebuah tanda lonceng kematian buat ekonomi Batam,” ujarnya.

Menurut Cahya, merosotnya ekonomi Batam salah satunya dipicu oleh buruknya kinerja BP Batam. Jika kinerja BP Batam buruk, harusnya ada tanggung jawab dari pimpinannya. Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja pimpinan BP Batam.

“Kan sudah setahun (pimpinan BP Batam yang baru), biasanya kinerja diukur dalam 100 hari kerja (sekitar tiga bulan),” katanya.

Cahya juga meminta kepada Gubernur Kepri bisa segera menyikapi merosotnya ekonomi Kepri, terutama Batam. “Batam sudah mau mati, kok Pak Gubernur masih bersabar terus,” katanya.

Pengamat Ekonomi Kepri, Rafki Rasyid mengaku terkejut dengan merosotnya ekonomi Kepri pada triwulan pertama 2017. “Ini lampu kuning bagi perekonomian di Kepri,” katanya.

Menurut Rafki, terlambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri tidak bisa dijadikan alasan terjadinya pelambatan ekonomi. Menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa memang telah terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat kelesuan ekonomi di Kepri.

Dalam kondisi normal, terlambatnya realisasi belanja pemerintah biasanya ditutupi dengan tingginya konsumsi rumah tangga dan investasi serta net ekspor. Namun dalam kondisi sekarang, ternyata hanya investasi yang mengalami pertumbuhan.

“Namun investasi biasanya membutuhkan time (waktu) lagi untuk bisa menggenjot daya beli masyarakat dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Jika dilihat dari sisi industri, lanjutnya, yang mengalami pelemahan adalah industri andalan Kepri, yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan pariwisata. Ini bahaya bagi perekonomian Batam, jika tidak segera dicari akar permasalahannya.

“Karena industri inilah yang jadi penopang utama perekonomian di Kepri, khususnya Batam. Jika industri ini terus dibiarkan melemah, maka perekonomian Batam bisa kolaps,” jelasnya.

Rafki menjelaskan, naiknya harga sejumlah bahan pangan di awal 2017 dan naiknya tarif listrik PLN Batam turut andil dalam memperlemah daya beli masyarakat di Batam. Beban masyarakat jadi bertambah, sehingga masyarakat cenderung menahan untuk belanja.

“Akibatnya, konsumsi rumah tangga tidak begitu tinggi menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kepri,” katanya.

Pelambatan seperti ini, lanjut Rafki, hanya pernah terjadi pada tahun 2009, karena faktor pelemahan ekonomi global. Sementara tahun ini, ekonomi global tumbuh cukup baik. Jadi yang terjadi saat ini adalah memburuknya kondisi internal ekonomi Indonesia, khususnya di Kepri.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kepri harus mengambil langkah untuk segera membelanjakan anggaran yang ada. Jangan lagi ditunda-tunda, karena belanja pemerintah ini bisa menolong kondisi ekonomi Kepri yang sedang mengalami pelambatan. Masyarakat juga harus didorong berbelanja, supaya konsumsi meningkat yang berujung pada aktivitas industri.

“Pariwisata harus digarap maksimal, sehingga bisa menyumbang pada peningkatan net ekspor Kepri yang sedang melambat,” jelasnya.

Sementara Dosen Ekonomi Universitas International Batam (UIB), Suyono Saputro mengatakan, melemahnya perekonomian Batam di triwulan pertama 2017 sudah bisa diprediksi dari tahun lalu. Menurutnya, keterpurukan ekonomi Kepri memang paling besar justru disebabkan oleh ekonomi global. Namun ketidaksiapan pemerintah dalam menekan dampak ekonomi global juga punya peran serius dalam kondisi ini.

“Semua pemangku lambat merespon keadaan, sehingga keterpurukan ekonomi semakin parah, baik itu BP Batam, Pemko Batam, dan Pemprov Kepri,” ujarnya.

Di level provinsi, lanjut Suyono, masih terfokus pada pembenahan internal birokrasi seperti soal wakil gubernur (wagub), penempatan pejabat, hingga pembahasan tarif listrik. Sementara di Batam, BP Batam masih berkutat dengan carut marut lahan dan beberapa urusan lainnya. Pemko Batam juga sibuk dengan masalahnya sendiri.

Akibatnya, tidak ada pengambil kebijakan yang serius memikirkan langkah dan solusi jangka pendek serta menengah untuk mengurangi dampak ekonomi global terhadap ekonomi lokal di Batam. Sehingga kondisi ekonomi global langsung memukul ekonomi Batam.

“BP dan Pemko Batam semakin larut dengan pertikaian dan ego sektoral. Lupa membuat perencanaan strategis tentang pembangunan industri dan penguatan daya saing kawasan,” ujarnya.

Menurut Suyono, ada dua cara untuk membenahi kondisi ekonomi Batam saat ini. Pertama, sinkronisasi dan penguatan perencanaan strategis pembangunan industri dan investasi di Batam. BP Batam dan Pemko Batam harus duduk dalam satu forum, merumuskan visi Batam 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Tidak bisa lagi masing-masing membuat perencanaan yang terkesan jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Solusi kedua, BP dan Pemko Batam harus membuat pemetaan industri strategis di Batam. Industri yang ada saat ini harus naik level dari sekadar tempat perakitan, menjadi produk akhir yang siap dijual di pasar domestik.

Untuk itu, Batam perlu mengusulkan relaksasi aturan perdagangan. Tujuannya agar industri di Batam bisa meningkatkan utilitas produksinya, seiring dengan permintaan dalam negeri yang meningkat.

Untuk menguatkan sektor elektronik yang masih bertahan adalah dengan memberikan kemudahan untuk menjual produk akhir ke pasar domestik. Ini sudah dicoba untuk produk smartphone. Mestinya untuk barang elektronik rumah tangga juga bisa dilakukan

“BP Batam dan Pemko Batam tinggal mengusulkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apakah dipungut PPN atau tidak, silakan Mendag dan Menkeu yang mengkaji. Tapi yang pasti, industri elektronik harus diberi fasilitas lebih. Kita tak bisa lagi berharap dari galangan kapal dan industri supporting migas,” paparnya.

Untuk jangka menengah, harus dirumuskan strategi pengembangan sektor pariwisata berbasis maritim. Ini tak bisa dikerjakan dalam satu malam. Namun jika sektor pariwisata maritim tak dilaksanakan tanpa perencanaan yang jelas, maka tak akan bisa terwujud sesuai harapan.

“Tanpa perencanaan yang jelas, waktu 20 tahun pun tak akan pernah terwujud,” ujarnya.

Dari sektor properti, BP Batam harus menjamin proses lelang alokasi lahan baru benar-benar transparan. Juga memastikan sistem semakin mudah dan perencanaan tata ruang dan peruntukan yang jelas. Sehingga Batam dapat mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Dia juga menegaskan, BP Batam dan Pemko Batam harus mengakhiri konflik. Tak cukup dengan statemen saja, namun melalui aksi yang jelas. Kedua lembaga itu harus bisa duduk satu forum merumuskan strategi jangka pendek sampai akhr 2017 ini.

“Kita tak bisa hanya menunggu pusat menerbitkan PP harmonisasi kewenangan BP Batam dan Pemko Batam. Sekaranglah momentumnya bagi kedua institusi itu untuk berubah dan membuang ego sektoral untuk Batam yang lebih ke depan,” tuturnya.

Sementara mengenai wacana Provinsi Khusus Batam, menurutnya belum menjadi resep mujarab dalam jangka pendek. Karena butuh energi yang besar untuk mewujudkannya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan.

“Yang saat ini dibutuhkan Batam adalah langkah konkret dan strategis,” tuturnya.

abdul hamid/fadhil/iwan sahputra/sarma haratua siregar

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com