SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengusaha Labuh Jangkar Setuju Dipungut Pemprov

Pengusaha Labuh Jangkar Setuju Dipungut Pemprov
Pelabuhan di Batam. Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Pengusaha pelayaran di Batam setuju Pemprov Kepri mengambil alih pemungutan uang jasa labuh jangkar dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Namun, mereka ingin tarif labuh jangkar sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016.

Rencananya, ada 7 titik labuh jangkar di perairan Batam yang akan dikelola Pemprov Kepri, 6 di Galang dan 1 di Kabil.

“Kami mendukung, asal tarifnya sesuai,” kata Wakil Ketua Bidang Transportasi Umum, Forwarder dan Kepelabuhanan Kadin Kepri Osman Hasyim, di Batam Centre, Senin (3/4).

Menurutnya, jika tarif labuh jangkar yang ditetapkan Pemprov Kepri sesuai dengan yang tertuang dalam PP No 15/ 2017, maka tak menutup kemungkinan pengusaha agen pelayaran akan mengarahkan kapal-kapal lay up ke 7 titik tersebut. Pasalnya, kebijakan dan tarif yang ditetapkan BP Batam cukup memberatkan.

Osman mengatakan, selain tarif mahal, kebijakan pembayaran dengan sistem host to host dan uang muka 125% juga terasa sangat memberatkan. Apalagi pengusaha lay up sudah banyak yang terikat kontrak dengan tarif layanan yang lama. Mereka tak bisa mengubah kontrak itu. Karenanya, harus menanggung kerugian besar akibat berubahnya tarif jasa pelabuhan di BP Batam.

Dari simulasi Osman, jika kapal 15.000 GT lay up selama 1 tahun di Batam, maka biaya yang mereka keluarkan mencapai USD29.700, atau setara dengan Rp395 juta (kurs Rp13.300).

“Kalau Pemprov Kepri menerapkan tarif yang lebih kompetitif, tentu pengusaha akan cari yang lebih murah dan mudah,” katanya.

Namun, lanjut Osman, hal lain yang perlu dipastikan adalah, Pemprov Kepri sudah mendapat pelimpahan kewenangan terkait pungutan uang jasa labuh jangkar ini dari Kementerian Perhubungan. Setelah mendapat pelimpahan kewenangan, harus ada payung hukum berupa peraturan daerah yang mengatur secara spesifik di tataran teknis. Dengan demikian, tak terjadi tumpang tindih dengan titik yang menjadi kewenangan BP Batam.

“Setelah itu semua, baru dimulai dengan surat edaran,” katanya.

Sunaryo, pengusaha pelayaran di Batam juga mengingatkan Pemprov Kepri agar menerapkan aturan yang jelas dan tegas mengenai pembagian wilayah laut yang dikelola Pemprov Kepri dan BP Batam. Jika tak diatur dengan tegas, ia khawatir akan terjadi pungutan ganda, yang akhirnya akan merugikan pengusaha.

“Jangan sampai nanti Pemprov Kepri nagih, BP Batam juga nagih,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri Aziz Kasim Djou mengatakan Pemprov Kepri akan memungut tarif labuh jangkar di 7 titik untuk wilayah Batam, 6 di Galang dan 1 di Kabil.

Menurut dia penentuan titik koordinat wilayah BP telah ditetapkan berdasarkan PP FTZ, bukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai sebagai kewenangan Pemprov dalam untuk mengelola sumber daya alam di laut.

“Kami sudah menyepakati mana yang akan dipungut oleh BP Batam dan mana yang kami pungut. Tapi ini sementara, karena kami menunggu keputusan pusat” katanya.

Sebelumnya, tarif labuh jangkar di Kepri dipungut oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam. Namun dengan keputusan ini dianggap dapat meningkatkan kas pendapatan asli daerah (PAD). Potensi labuh jangkar di Kepri sangat tinggi mencapai Rp 6 triliun.

Berdasarkan RTRW
Terpisah, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro menegaskan, pengelolaan laut yang dikelola BP Batam berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan sesuai dengan dasar hukum yang jelas. Ia enggan berkomentar lebih jauh terkait diambil alihnya labuh jangkar di peraian Batam oleh Provinsi Kepri.

Menurut Hatanto, sebelumnya Kemenko Kemaritiman melihat potensi laut Kepri termasuk sekitar Batam, banyak kapal-kapal yang yang melintas. Namun, setelah ditanyakan kepada BP Batam, pihaknya melihat wilayah-wilayah tersebut tidak masuk dalam RTRW BP Batam.

“Intinya, yang kami kelola itu berdasarkan RTRW yang kami miliki, dimana wilayah kami juga mencakup laut,” katanya.

Ia mengatakan, Pulau Batam tidak bisa disamakan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Batam memiliki undang-undang Free Trade Zone (FTZ), sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas. Karena itulah BP Batam memiliki wewenang terkait pengelolaan laut yang masuk dalam RTRW BP Batam.

“Saya tidak mau berkomentar terkait pernyataan Pak Gubernur. Yang jelas kami sesuai denga RTRW,” katanya.

sarma haratua siregar/ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com