SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengusaha Tambang Bauksit Harus Lunasi Kewajiban

  • Reporter:
  • Selasa, 21 Maret 2017 | 11:31
  • Dibaca : 1040 kali
Pengusaha Tambang Bauksit Harus Lunasi Kewajiban
Sejumlah alat berat pengangkut bauksit menganggur di salah satu lokasi penambangan di Pulau Bintan, beberapa waktu lalu. Foto Joko Sulistyo.

PINANG – Pembukaan kembali aktivitas penambangan bauksit di Provinsi Kepri tinggal menunggu terbitnya Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) dan Kementerian Perdagangan (Perindag). Agar bisa ikut menambang, salah satu syarat yang harus dipenuhi pengusaha adalah, melunasi seluruh kewajiban usaha tambang sebelumnya.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri Amjon mengatakan, agar dapat beraktivitas kembali, pengusaha tambang harus bersih dari tunggakan pajak, reklamasi/reboisasi lahan bekas tambang, dan kewajiban lain yang belum dipenuhinya saat tambang bauksit ditutup.

“Jadi, meski Peraturan Menkeu dan Mendag sudah keluar, jika si pengusaha belum menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak, ia tidak akan bisa melaksanakan aktivitas penambangan,” kata Amjon di kantornya, Tanjungpinang, Senin (20/3).

Selain itu, pengusaha juga harus mengantongi tiga ketentuan. Pertama, terkait wilayah izin usaha pertambangan. Kedua, sebelum melakukan eksplorasi harus melihat kondisi lokasi dengan melakukan pengecekan apakah di lokasi itu mengandung bahan tambang atau tidak. Terakhir, harus memiliki izin operasi produksi (OP).

“Kewajiban pengusaha tambang mulai membayar pajak adalah ketika tambang mulai dikesplorasi atau saat memulai pengecekan lokasi tambang,” tegasnya.

Amjon mengatakan, aturan keseluruhan operasional tambang bauksit mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pertambangan dan Permen ESDM Nomor 5 dan 6. Ke depan, semua diatur melalui peraturan menteri, baik melalui regulasi ekspor maupun harga.

“Harga akan diatur dan ditentukan pusat, bukan daerah lagi. Dalam aturan juga akan ada pengenaan pajak sebesar 10 persen. Aturan ini nanti dituangkan dalam Permendag,” katanya.

Saat ini, sudah ada 4 perusahaan pertambangan yang mengajukan pelelangan. Amjon mengatakan, untuk mengajukan aktivitas pertambangan, harus melewati proses pelelangan. Tim Kementerian, Provinsi Kepri dan pemerintah daerah pemilik wilayah tambang akan melakukan proses verifikasi pelelangan tersebut untuk satu izin usaha pertambangan (IUP). Keempat perusahan itu berlokasi di Tanjungpinang, Bintan, Lingga dan Karimun.

“Saya tidak hapal nama perusahannya, namun mereka masih aktif,” kata dia.

Terpisah, anggota DPRD Provinsi Kepri Syarafuddin Aluan mendukung beroperasinya usaha pertambangan di Kepri, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat keuangan daerah.

“Ini angin segar bagi perekonomian Kepri, mudah-mudahan aturan pertambangan bauksit ini segera turun dari pusat,” katanya.

Syarafuddin mengingatkan intansi terkait benar-benar memantau aktivitas pertambangan di Kepri, agar tidak merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar lokasi tambang.

“Jangan sampai dibukanya kembali pertambangan bauksit ini justeru berdampak negatif bagi kita. Karena itu, aturan dan pengawasan harus diterapkan dengan tegas,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com