SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Penimbunan Lahan di Toapaya Asri Dihentikan

  • Reporter:
  • Rabu, 7 Juni 2017 | 12:10
  • Dibaca : 403 kali
Penimbunan Lahan di Toapaya Asri Dihentikan
Sejumlah alat berat tidak beroperasi setelah pihak kelurahan menghentikan aktivitas penimbunan di Toapaya Asri, Selasa (6/6). novel m sinaga

BINTAN – Penimbunan lahan untuk pembangunan gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) milik Kementerian Pendidikan di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya dihentikan sementara oleh perangkat pemerintahan setempat. Penghentian akibat CV Graha Mitra Buana belum mengantongi izin penimbunan atas lahan tersebut.

Pantauan di lapangan, aktivitas sejumlah alat berat yang mengangkut material penimbunan tidak beroperasi, setelah pihak Kelurahan Toapaya Asri dan Kecamatan Toapaya turun ke lokasi.

“Untuk penimbunan harus ada izin dan pemberitahuan ke kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Namun itu tidak dilakukan perusahaan. Atas perintah Camat Toapaya, aktivitas penimbunan dihentikan untuk sementara waktu,” ujar Lurah Toapaya Asri, Arif Sumarsono, Selasa (6/6).

Menurut Arif, bukan hanya izin penimbunan yang tidak dimiliki perusahaan pihak ketiga itu. CV Graha Mira Buana juga belum mengurus izin penambangan galian C, di lahan lokasi sumber pengambilan material tanah untuk digunakan sebagai material penimbunan. “Besok (hari ini) akan dilanjutkan pembahasan di kantor camat dengan pihak pengusaha agar mematuhi peraturan,” katanya.

Sementara, pelaksana lapangan CV Graha Mitra Buana Ridwan Syarial mengatakan, pihaknya sudah mengurus perizinan penimbunan ke instansi perizinan terpadu Kabupaten Bintan.

“Saat itu, pihak perijinan terpadu menyatakan wewenang izin penimbunan dan galian C diambil alih Provinsi Kepri sejak 2014 lalu. Kami kemudian urus izin ke provinsi. Namun, provinsi belum memiliki format dan kejelasan terkait izin ini. Sementara kami dikejar deadline pekerjaan yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Terkait keluhan itu, Arif menyampaikan kepada pihak perusahaan, jika belum mendapatkan izin yang dimaksud, harusnya bisa meminta rekomendasi dari instansi terkait.

“Setidaknya, ijin dan pemberitahuan kepada perangkat pemerintah setempat, baik ke kelurahan ataupun kecamatan. Masalah ini akan dibahas bagaimana solusinya, tapi untuk saat ini kegiatan harus dihentikan,” ujar Arif.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com