SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

PERANG KEPENTINGAN

  • Reporter:
  • Senin, 21 Mei 2018 | 08:16
  • Dibaca : 256 kali
PERANG KEPENTINGAN

BATAM – Transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus jadi polemik. Kalangan pengusaha menuding KEK hanya untuk kepentingan penguasa, memberatkan dunia usaha.

Kesibukan Soerya Respationo bertambah. Mantan Wakil Gubernur Kepri itu tak hanya mengurusi politik dan aktivitas sosial, persoalan ekonomi Batam kini juga diserahkan di pundaknya. Sejak pekan lalu, Soerya ditunjuk kalangan pengusaha sebagai ketua tim FTZ Plus-Plus.

FTZ Plus-Plus merupakan sebutan untuk kawasan FTZ dengan tambahan insentif yang diberikan pemerintah untuk KEK. Dengan FTZ Plus-Plus, pemerintah tak perlu menjadikan Batam sebagai kawasan KEK, kebijakan yang ditolak belasan asosiasi pengusaha di Batam dan Kepri.

Mengubah FTZ menjadi KEK dikhawatirkan akan membuat ketidakpastian hukum bagi dunia usaha. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Batam beberapa tahun terakhir dinilai banyak pihak bukan karena FTZ melainkan banyak faktor lainnya.

Soerya Respationo mengatakan Batam masih menyandang status FTZ, dan hal itu berlaku selama 70 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Saat ini baru berjalan 15 tahun, sehingga masih menyisakan 55 tahun lagi. Itu sebabnya, ia mengharapkan pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah FTZ tersebut menjadi KEK.

“Sekarang baru berjalan 15 tahun mau diubah, hal ini akan membuat tidak ada kepastian hukum. Sehingga dampaknya sudah pasti akan membuat investor menjadi tidak nyaman,” kata mantan Ketua DPRD Batam itu.

Sekretaris Tim FTZ Plus-Plus Asmin Patros menambahkan, saat ini pihaknya masih menyusun kajian untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Kajian tersebut akan menjadi dasar penolakan KEK. Pada dasarnya, menurut dia, kajian tersebut sudah ada, hanya saja pihaknya menilai masih ada beberapa poin yang pelu direvitalisasi kembali.

“Segera mungkin akan kami selesaikan kajian tersebut, sehingga saat nanti disampaikan kepada pemerintah pusat, kami ada data yang sudah benar-benar teruji,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya menilai, penerapan KEK hanya untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk dunia usaha di Batam. Dari hasil perbandingan yang dilakukan pihaknya, FTZ lebih unggul dari KEK.

“Jika KEK sudah ditentukan, daerah-daerah di luar KEK secara undang-undang harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM). Dan hal ini tentu saja akan membuat semua harga barang di Batam naik,” jelas Cahya, kemarin.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk menyampaikan, kekhawatiran pengusaha jika KEK diterapkan adalah terkait kepastian hukum dalam berusaha. “Banyak pertanyaan dari mereka, jika ada kelebihan insentif ini akan ada di KEK, mengapa tidak ditambahkan saja di fasilitas FTZ,” katanya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun tetap mempertahankan penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut dia, rencana penerapan KEK tersebut merupakan konsep dan arahan dari pemerintah pusat yang menilai bahwa KEK ini akan lebih baik diterapkan dibanding dengan yang sudah ada yakni kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang sudah berlaku.

“KEK ini kan usulan pusat, yang menilai akan jauh lebih baik dari FTZ yang ada saat ini,” kata Nurdin di Tanjungpinang, Rabu (16/5).

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan, penetapan Batam menjadi KEK adalah perintah Presiden Joko Widodo. “Itu perintah Presiden, kita tunggu saja,” kata dia.

Sementara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan konsep penerapan KEK Batam berbeda dengan daerah lainnya. Sejauh ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Koordinator (Kemenko) Perekonomian Darmin Nasution bahwa KEK akan dimulai dari kawasan Nongsa.

“Ada tiga cara dalam penetapan KEK, pertama adalah diusulkan oleh badan usaha, kedua usulan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan ketiga adalah pemerintah pusat. Untuk Batam kita ambil opsi yang ke-tiga karena lahannya saat ini masih menjadi milik pemerintah pusat,” kata Lukita.

Terkait penolakan sejumlah asosiasi pengusaha yang ada di Batam, pihaknya akan mengajak mereka duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi kekhawatiran pengusaha tersebut. Kepastian hukum free trade zone (FTZ) 70 tahun diakuinya memang benar, tapi pemerintah ingin memberikan insentif yang lebih kepada pengusaha, untuk itu diterapkan KEK.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com