SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Perda Pembentukan Perangkat Daerah Disahkan

  • Reporter:
  • Kamis, 27 Desember 2018 | 14:42
  • Dibaca : 82 kali
Perda Pembentukan Perangkat Daerah Disahkan
DPRD Kabupaten Natuna mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (26/12). f sholeh ariyanto

NATUNA – DPRD Kabupaten Natuna mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (26/12). Perubahan Perda tersebut merupakan permintaan pemerintah daerah untuk memisahkan beberapa badan, penambahan nama, dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna.

“Sesuai dengan surat nomor 180/XI/HK-SETDA/55/2018 perihal usulan Ranperda terkait perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar dapat disahkan menjadi Perda Natuna. Untuk itu kita melaksanakan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan tersebut,” kata Ketua DPRD Natuna Yusripandi ketika membuka rapat diparipurna DPRD Natuna.

Kemudian seluruh fraksi di DPRD menyampaikan laporan pendapat akhirnya terkait ranperda tersebut. Mereka menyampaikan berbagai saran dan masukan terhadap pemerintah, namun hampir seluruh fraksi menyoroti kebijakan pemerintah yang hendak menjadikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) RSUD Natuna menjadi perangkat daerah tersendiri.

“Kami menyarankan kepada pemerintah agar mempedomani PP nomor 18 tahun 2016, tentang Rumah Sakit dalam kebijakannya menjadikan status UPT RSUD menjadi satu perangkat daerah sendiri,” kata Anggota Fraksi Gernas, Marzuki.

Hal senada juga disampaikan fraksi Demokrat, Golkar dan Perjuangan Nurani Rakyat. Sementara Fraksi PAN dan PPP memilih diam.

Selain itu, seluruh fraksi juga menekankan kepada pemerintah daerah agar tidak gegabah dalam mengatur perangkat daerah sehingga tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Kami menekankan kepada pemerintah jika tidak ada dasar hukum yang mengatur, maka harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Karena aturan itu sebagai payung hukum terkait dengan anggaran dalam pembentukan perangkat daerah,” Kata Sekretaris Fraksi PPP, Pang Ali.

Dengan disahkannya perda ini DPRD, ia berharap struktur organisasi pemerintahan daerah menjadi lebih efisien dan sempurna. “Kami berharap Perda ini bisa memperkuat pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dan melayani masyarakat,” katanya. sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com