SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

PERDA PENGELOLAAN BMD Hindarkan Overlapping Kepemilikan Aset

  • Reporter:
  • Rabu, 18 April 2018 | 12:49
  • Dibaca : 231 kali
PERDA PENGELOLAAN BMD Hindarkan Overlapping Kepemilikan Aset
ilustrasi

PINANG – DPRD Provinsi Kepri sepakat membentuk panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD). Pansus yang diketuai Rudi Chua dari fraksi Hanura Plus diberi waktu sebulan penuh untuk merampungkan perda tersebut.

“Pimpinan memberikan waktu 30 hari kepada pansus untuk menyelasaikan perda ini,”kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat Paripurna DPRD di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/4/2018).

Ia mengharapkan dengan selesainya Perda ini, nantinya seluruh pengelolaan aset dan barang milik Pemprov Kepri memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu perda ini untuk menghindari adanya overlapping atau tumpang tindih kepemilikannya dengan Pemda lainnya.

“Kita berharap dengan adanya perda ini akan memperjelas setatus dan dan kepemilikan aset dan barang milik Kepri,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Kepri Isdianto saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi memberikan apresiasi penuh kepada DPRD Kepri yang fokus kepada aset milik daerah.

Ia juga menjawab pandangan fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar pemanfaatan aset ini dilakukan dengan ketat dan hati-hati, sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain hati-hati, PDIP juga meminta agar aset milik daerah ini tidak digadai, diserahkan kepada pihak ketiga sebagai alat pembayaran.

“Di dalam rancangan Perda ini kami sudah memasukkan agar pasal agar barang milik daerah ini tidak digadai, atau dijadikan alat pembayaran,” kata Isdianto.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com