SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Perda RTRW Diselaraskan dengan Revisi Perpres 87/2011

  • Reporter:
  • Kamis, 14 November 2019 | 13:48
  • Dibaca : 74 kali
Perda RTRW Diselaraskan dengan Revisi Perpres 87/2011
ilustrasi

BATAMKOTA – DPRD Kota Batam menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2018-2038 selesai akhir tahun ini.

Regulasi ini menentukan tata ruang kota, lokasi hutan lindung, lokasi industri, lokasi perumahan, lokasi kawasan pelabuhan, lokasi kantor pemerintahan, bandara, pelabuhan dan perairan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam Jeffry Simanjuntak mengatakan, telah melakukan pertemuan dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Batam, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam dan BP Batam.

Dalam pertemuan itu juga melakukan sinkronisasi daftar indeks masalah yang timbul. Di antaranya, persoalan hutan lindung, kampung tua dan batas bibir pantai. Tiga permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam tahap awal.

“Kita sudah dengarkan pemaparan dari beberapa pihak terkait RTRW yang sedang dalam tahapan revisi Pepres nomor 87 tahun 2011 yang sedang digodok oleh Kementerian ATR. Kami juga membahas bagaimana perkembangan Batam, air dan semua yang direncanakan oleh BP Batam,” ujar Jeffry di DPRD Batam, Rabu (13/11).

Pihaknya menargetkan rancangan RTRW ini selesai akhir tahun ini. Apalagi Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga menjabat Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Kita ingin memasukkan seluruh kebijakan dan kepentingan masyarakat bagaimana investasi itu meningkat,” katanya.

Seperti diketahui, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 diundangkan 22 Juni 2004 lalu.

Yang disahkan oleh Wali Kota Batam saat itu yakni Nyat Kadir dan Sekda Manan Sasmita. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 sebanyak 94 pasal tersebut, sudah habis masa berlakunya 2014 lalu.

Sejak 2014 hingga saat ini, RTRW belum dibentuk. Perda ini menentukan tata ruang kota. Lokasi hutan lindung, lokasi industri, lokasi perumahan, lokasi kawasan pelabuhan, lokasi kantor-kantor pemerintah, bandara, pelabuhan dan perairan.

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam Suhar mengatakan, setelah Ranperda RTRW disahkan, pihaknya akan membahas dasar Rancangan Rencana Denah Tata Ruang (RDTR) karena merupakan turunan dari Perda RTRW.

“Dalam paripurna kemarin, pembahasan RDTR dijadwalkan pada semester pertama tahun depan,” katanya.

Pemerintah, katanya, Ranperda RTRW disahkan akhir tahun 2019. Suhar juga mengatakan, sewaktu pihaknya bersama Bapemperda DPRD dan Bapelitbangda ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), disarankan untuk tidak membentuk panitia khusus (Pansus) lagi.

“Tapi diberikan waktu sampai 30 Desember untuk menyesuaikan. Kita lihat saja nanti,” katanya.

Pihaknya sudah melakukan sinkronisasi terkait dasar hukum pembahasan Ranperda RTRW Kota Batam. Ada beberapa catatan dari DPRD Batam yang harus dijawab oleh Pemko Batam. “Saya yakin masih bisa diselesaikan. Semester pertama langsung kita ajukan naskah akademisnya,” katanya.

Sedangkan untuk penyusunan RDTR nanti, Suhar mengatakan, sudah ada tujuh kecamatan yang selesai. Dan dua kecamatan lagi yang belum diajukan yaitu Sagulung dan Seibeduk.

“Kita lakukan awal tahun agar lebih mudah. Tapi keduanya sudah dianggarkan. Tahun ini dalam penyusunan RDTR ini harus mulai dari awal. Pembuatan peta dasar lalu materi teknisnya,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com