SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Perda Tunjangan Perumahan DPRD, Pemko Minta Opini Gubernut dan Mendagri

  • Reporter:
  • Jumat, 10 Januari 2020 | 13:26
  • Dibaca : 183 kali
Perda Tunjangan Perumahan DPRD, Pemko Minta Opini Gubernut dan Mendagri
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. DOK SINDO BATAM.

BATAMKOTA – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan meminta pendapat Gubernur Kepri atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum menyetujui perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD yang diajukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam.

“Untuk mendapatkan pertimbangan yang memadai bagi kami di daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam Centre, Kamis (9/1).

Menurutnya, kriteria yang dapat masuk dalam komulatif terbuka yaitu berupa kondisi yang berdampak luas bagi daerah. Sementara beberapa alasan-alasan pengusul yang disampaikan belum bisa dikategorikan menjadi kondisi tertentu (berdampak luas kepada daerah) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

“Merujuk dari ketentuan sebagaimana diuraikan pemerintah kota, maka kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan proses sesuai ketentuannya terlebih dahulu, sehingga usulan dari Bapemperda dapat memenuhi kriteria untuk dilakukan pembahasan pada tingkatan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya,” katanya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah memerintahkan pembuatan kebijakan daerah untuk dilaksanakan yaitu berupa pengaturan hak-hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.

“Di mana pemerintah kota Batam pada prinsipnya menyambut baik usulan yang telah disampaikan tersebut, namun dalam kesempatan ini, perlu kami ingatkan kepada kita sekalian bahwa Ranperda inisiatif DPRD yang diusulkan belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2020,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam mengajukan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD. Dalam perubahan itu, diusulkan tunjangan perumahan dan transportasi diberikan tidak lagi tiga tahun sekali, melainkan setahun sekali.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam, Zainal Arifin mengatakan adapun materi yang diusulkan dalam perubahan peraturan tersebut di antaranya dalam pasal 17 diubah, yakni mengubah ketentuan appraisal untuk tunjangan perumahan, yang sebelumnya dilakukan 3 tahun sekali, diubah menjadi setiap tahun.

“Kemudian juga ada penegasan besaran tunjangan perumahan dibayarkan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Zainal.

Kemudian, katanya, di antara pasal 17 dan pasal 18 disisip tiga pasal, yaitu pasal 17a, pasal 17b dan pasal 17c. Hal tersebut untuk memisahkan pengaturan antara tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Dalam Perda nomor 3 tahun 2017, aturan kedua tunjangan tersebut dalam satu pasal.

“Di perubahan dilakukan pengaturan terpisah atau tidak dalam satu pasal. Kemudian perhitungan tunjangan transportasi juga dilakukan setiap tahun,” katanya.

Kenapa perhitungan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi perlu dilakukan setiap tahun? Zainal mengatakan, hal ini agar mampu menjawab dinamika yang ada sehingga besarannya sesuai dengan kondisi yang ada atau up to date.

Selanjutnya, dalam perubahan nanti pimpinan DPRD Batam disediakan masing-masing satu unit kendaraan dinas jabatan. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD, dan diberikan bantuan pembelian bahan bakar minyak dengan ditentukan besarannya.

“Yang juga diatur dalam perubahan ini adalah dalam hal pimpinan dprd berhenti atau berakhir masa baktinya, maka harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lama 14 hari sejak tanggal pemberhentian,” ujarnya.

Selanjutnya di antara pasal 20 dan pasal 21 di sisipi empat pasal, yaitu pasal 20a, pasal 20b, pasal 20c dan pasal 20d. Pada perubahan ini, diatur tentang belanja penunjang rapat DPRD yang meliputi, rapat yang dilakukan di dalam dan di luar gedung tidak menggunakan fasilitas paket meeting dan rapat yang bersifat pembahasan dapat dilakukan di luar gedung DPRD Batam.

“Dan peserta rapat disediakan biaya paket meeting yang besaran dan rincian belanja penunjang rapat tersebut ditetapkan dengan peraturan wali kota,” katanya.

Kemudian, juga mengatur tentang belanja penunjang kunjungan kerja DPRD yang terdiri dari kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi, kunjungan kerja luar daerah luar provinsi dan kunjungan luar negeri.

“Dengan besaran dan rinciannya ditentukan dan dapat ditinjau setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam perubahan tersebut juga diatur mengenai belanja penunjang peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRD, yang meliputi orientasi dan pendalaman tugas dan fungsi. Di mana untuk pendalaman tugas dan fungsi terdiri dari bimbingan teknis (bimtek), workshop, seminar, semiloka dan sosialisasi.

“Yang besaran dan rinciannya ditentukan dan dapat ditinjau setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Zainal menambahkan ketentuan pasal 23 juga diubah, yakni berkenaan dengan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD. Pada perubahan ini, dibuat ketentuan bahwa kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD (Sekwan) disertai diskripsi tugas dan fungsi (job description) serta hak dan kewajiban.

“Kemudian, guna memperlancar koordinasi kelompok pakar atau tim ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris DPRD menunjuk dan menetapkan koordinator kelompok pakar atau tim ahli,” ujarnya.

Kemudian terkait gaji kelompok pakar atau tim ahli, lanjutnya, bila selama ini antara yang berpengalaman dengan yang belum berpengalaman besaran kompensasi disamakan, maka diperubahan ini dibuat ketentuan besaran kompensasi memperhatikan masa kerja atau pengalaman.

“Sehingga terlihat lebih adil dan menghargai masa kerja atau pengalaman, sebagaimana yang juga dilakukan diberbagai instansi lain, baik pemerintah maupun swasta,” ujarnya.

iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com