SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Perlu Sinergi Penegakan Hukum di Laut

  • Reporter:
  • Kamis, 8 November 2018 | 09:06
  • Dibaca : 56 kali
Perlu Sinergi Penegakan Hukum di Laut
Kajati Kepri Asri Agung Putra saat memberikan keterangan kepada media di sela-sela FGD di Hotel CK, Rabu (7/11).

PINANG – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Asri Agung Putra mengajak semua aparat meningkatkan kualitas penegakan hukum di laut. Berkualitasnya hukum itu akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kepri yang mayoritas wilayahnya adalah laut.

Asri mengatakan, untuk mencapai penegakan hukum di laut yang berkualitas perlu sinergi antarinstansi yang memiliki kewenagan penegakan hukum di laut. Dia menyampaikan, wilayah Kepri yang mayoritas perairan tentu banyak persoalan hukum laut yang dihadapi penegak hukum. Untuk itu, potensi laut perlu dilakukan pengamanan maksimal dan penegakan hukum yang berkualitas.

“Kita tahu persis bahwa wilayah Kepri adalah 94 persen laut, potensi lautnya harus dijaga dan hukumnya harus berkualitas,” kata Asri di sela-sela kegiatan Forum Group Disscussion (FGD) di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (7/11).

Kegiatan FGD yang digagas Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung (Kejagung) RI didukung Kejati Kepri dengan tema Implementasi dan Implikasi Penegakan Hukum di Laut. Menurut dia, penegekan hukum di laut sangat multi instansional. Yang mana banyak aparat yang berwenang melaksanakan penegekam hukum di laut sehingga perlu sinergi semua instansi terkait.

“Jaksa sebagai dominus litis sentral pengendali perkaranya siap bekerja sama menciptakan penegakan hukum di laut yang berkualitas,” kata Asri.

Dia mengeharapkan ke depan penegekan hukum di laut berjalan efektif, efesien dan kualitasnya teruji. Tentu dengan implikasinya laut akan memberikan nilai tambahan serta memberikan potensi kesejahteraan masyakarat, khususnya masyarakat Kepri. Kasus di laut sangat banyak, mulai dari perkara penyelundupan, narkoba, pelayaran, trafficking, illegal mining, dan perkara lainya.

“Saya mengindentifikasi ada 15 perundang-undangan yang sudah pernah ditangani, semua lokusnya ada di laut,” ujarnya.

Dikatakannya, kegiatan FGD ini sangat strategis untuk meningkatkan kualitas pengekan hukum di laut. Yang mana masukan dan penerapan sinergi dapat tercapai secara bersama-sama. “Kita ingin ke depan kegiatan seperti ini dilaksankan secara rutin. Aparat berwenang harus bersinergi,” kata Asri.

Asri berharap masyarakat yang menyaksikan kegiatan penegakan hukum dapat mengawasi tiap perkara yang ditangani. Tujuannya, agar penangannya tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada. Ditingkatnya penegakan hukum di laut akan memberikan efek yang luar biasa kepada kesejahteraan masyarakat Kepri.

“Penegakan hukum itu dinamis, masyarakat pihak menyaksikan bagaiman fakta materil di lapangan harus mengawasi penegakan hukum itu, supaya pelaksaan betul dan tidak menyimpang,” tutup Asri.

m bunga ashab

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com