SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Perusahaan Malaysia Diputus Pailit

  • Reporter:
  • Selasa, 30 Oktober 2018 | 09:35
  • Dibaca : 40 kali
Perusahaan Malaysia Diputus Pailit
Kapal Tuah 2 milik Penaga Timur (M) Sdn Bhd di Tanjungbalai Karimun. /ernis hutabarat

KARIMUN – Penaga Timur (M) Sdn Bhd, perusahaan pelayaran asal Malaysia diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Medan karena tak bayar utang.

Perusahaan itu dinilai tidak mampu karena tidak membayar kewajiban utangnya sebesar Rp12,9 miliar kepada PT Wijaya Artha Shipping (WAS) dan PT Ujung Medisi Lestari (UML), selaku kreditur. Kedua perusahaan yang berkantor di Karimun ini sempat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Putusan pailit itu diungkap kuasa hukum PT WAS dan Pt UML Edwar Kelvin, kemarin. Dia menyebut putusan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan dengan nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. Putusan terbit pada 11 Oktober 2018.

“Penaga Timur seakan tidak memiliki itikad baik membayar utangnya sampai batas 45 hari PKPU,” sebut Edwar, kemarin.

Sebelum mengajukan PKPU, kreditur, lanjut dia, membuka kesempatan bagi Penaga Timur membayar utang. Penaga juga dinilai tidak menunjukkan itikad membayar karena tak pernah mengajukan proposal perdamaian. “Malah mereka ingin memperpanjang waktu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami keberatan,” sambung dia.

Dia melanjutkan sesuai pasal 230 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, apabila kreditur menolak perpanjangan maka debitur dinyatakan pailit. Putusan pailit juga mengacu pasal 3 ayat 3 UU No.37/2004 itu, yang menyebut debitur yang tidak berkedudukan di Indonesia boleh dipailitkan memakai hukum Indonesia. “Kalau ini dibiarkan akan berdampak secara niaga skala nasional,” sebut Kelvin.

Setelah dinyatakan pailit, Pengadilan Niaga Medan menunjuk Hakim Pengawas sebagai tindak lanjut. Pengadilan mengeluarkan ketetapan yakni memerintahkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun menahan kapal-kapal milik Penaga Timur (M) Sdn Bhd. Kapal beserta dokumen akan diserahkan kepada kurator yang telah diangkat pengadilan.

Di tempat terpisah, kurator Seventh Roni Sianturi menyatakan telah berkoordinasi dengan KSOP Tanjungbalai Karimun. Langkah itu termasuk menyurati Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan ketetapan penahanan yang diputuskan Pengadilan Niaga Medan. Kurator juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, agar menyampaikan putusan pailit tersebut, karena terkait hubungan kedua negara di bidang pelayaran.

“Persoalan ini sangat serius. Kami juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menyelidiki penyebab belum diserahkannya dokumen kapal itu,” tutur Roni.

Sementara Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis mengapresiasi pengusaha setempat yang sudah berjuang mendapat haknya dengan menempuh jalur hukum. “Persoalan ini bukan lagi persoalan daerah saja, tapi persoalan nasional,” kata dia. Dia menambahkan kerja sama ekonomi yang melibatkan dua negara tetap harus menghargai hukum yang berlaku. ernis hutabarat

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com