SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pilkada Anambas Rp16,802 M, Natuna Rp20 M

  • Reporter:
  • Kamis, 22 Agustus 2019 | 10:41
  • Dibaca : 81 kali
Pilkada Anambas Rp16,802 M, Natuna Rp20 M
ilustrasi

ANAMBAS – DPRD Anambas menyetujui pengajuan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp16,802 miliar yang diajukan KPU setempat. Sedangkan pembahasan anggaran Bawaslu sebesar Rp12 miliar berjalan alot.

“Ada perbedaan pendapat dalam proses pencairan yang diusulkan oleh Bawaslu. Kami nilai terlalu besar untuk tahun ini,” ujar Ketua Komisi III DPRD Anambas Yusli, kemarin.

Bawaslu memaparkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019 tentang ?pendanaan kegiatan Pilgub, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

Dalam Pasal 16 Permendagri, pencairan belanja dana hibah paling lambat 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketentuan pencairan meliputi tiga tahap. Tahap pertama paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD serta paling lambat dicairkan 14 hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD. Tahap kedua paling sedikit 50 persen dari nilai NPHD. Paling lambat dicairkan 4 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan tahap ketiga paling sedikit 10 persen dan dicairkan paling lambat 1 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Yang kami pertanyakan pencairan tahap kedua dan ketiga dalam Permendagri itu dilakukan tanpa menyampaikan laporan pengunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah, ” ujarnya.

Yusli menambahkan, penganggaran APBD Tahun 2019 hanya empat lagi sehingga anggaran akan ditambahkan APBD murni tahun 2020 nanti.

“Dana hibah pertanggungjawabannya dari pengguna dana. Kami hanya dari sisi proses penganggarannya, yang penting pemilihan kepala daerah berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara Ketua KPUD Anambas, Jufri Budi mengatakan KPU butuh anggaran selama empat bulan sekitar Rp500 juta. Dana itu digunakan untuk tahapan proses pemilihan kepala daerah yang akan dimulai September mendatang.

“Kami ada persiapan. Atau launching dan konsultasi ke pusat dan tahapan lain apakah ada calon perseorangan,” ujarnya.

Pilkada Natuna

Dalam perkembangan lain, KPU Natuna mulai bersiap menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan mengusulkan anggaran pesta demokrasi itu.

Ketua KPU Natuna, Junaedi Abdillah telah menyampaikan usulan anggaran dana hibah kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Anggaran ini akan diperuntukan pada pelaksanaan Pilkada yang akan datang.

“Kami sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada pemerintah,” kata Junaedi di Kantor DPRD Natuna, Selasa (20/8).

Ia menyebut, besaran anggaran yang telah diusulkan itu lebih besar dari anggaran Pilkada periode lalu. Sebelumnya anggaran untuk Pilkada sekitar Rp11 miliar. Kenaikan berdasarkan hitungan operasional Pilkada kali ini akan naik seiring adanya peraturan baru yang telah berlaku.

“KPU perlu mengadakan logistik baru berupa kotak suara berbahan kartun. Kalau dulu kan menggunakan alumunium jadi tidak perlu pengadaan baru. Dan sekarang juga jumlah Kecamatan di Natuna sudah bertambah tiga lagi dari 14 Kecamatan menjadi 15, ini juga memerlukan tambahan logistik,” paparnya.

Jun mengatakan, anggaran hibah dari pemerintah itu murni untuk operasional Pilkada. “Kalau honor itu anggarannya dari provinsi,” sebutnya.

Namun demikian, ia mengaku usulanitu bisa saja realisasinya berkurang. Usulan tersebut diajukan dalam dua tahap yakni di APBDP tahun ini sebesar Rp500 juta dan sisanya pada APBD Murni 2020 karena sesuai draft yang sudah disusun KPU, rencananya Pilkada Kabupaten Natuna akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada kali ini diperkirakannya bakal ada kenaikan bila dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. “Saya rasa DPT akan bertambah terutama sekali dari kalanhan Pemilu Pemula dan mungkin saja dari sisi urban,” pungkasnya. jhon munthe/sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com