SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pintu untuk Swasta Terbuka Lebar

  • Reporter:
  • Selasa, 10 Juli 2018 | 14:05
  • Dibaca : 131 kali
Pintu untuk Swasta Terbuka Lebar
Ilustrasi Foto Agung Dedi Lazuardi.

LUBUKBAJA – Pertemuan Indonesia Water Forum 2018 mengulas peran perusahaan air minum swasta yang masih dibutuhkan memacu pembangunan infrastruktur air bersih di Indonesia.

Indonesia Water Forum 2018 menghadirkan 10 sesi pada 9-10 Juli 2018. Forum ini juga bagian dari Singapore International Water Week, 11 Juli 2018. Adapun kemarin pagi sesi forum bisnis di Aston Hotel Batam membahas tentang keberadaan perusahaan air minum swasta. Forum itu digelar Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

“Pemerintah memiliki kendali sepenuhnya mengelola dan mendistribusi air bersih. Hanya saja saat ini keberadaan swasta masih sangat dibutuhkan dalam halam membantu pembangunan infrastruktur air bersih,” ujar Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Minum Kementrian Koordinator Perekonomian Mohammad Zainal Fatah di sela-sela forum, kemarin.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang mendasari pemerintah perlu menggandeng kerjasama pihak swasta.

Zainal Fatah mengatakan untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Swasta masih tetap dibolehkan terlibat dalam pengelolaan air. Karena untuk mempercepat infrastruktur di Indonesia, pemerintah masih perlu dukungan pihak swasta,” kata Fatah.

Dia menjelaskan PP No.122/2015 mengatur siapa saja yang berhak mengelola sumber daya air, siapa yang berhak terlibat dalam pengusahaan sumber daya air, apa saja hak dan kewajiban dari pengelola sumber daya air maupun pengelola sistem penyediaan air minum. Sehingga di dalam aturan ini juga sangat jelas bagian mana saja yang boleh melibatkan swasta.

Menurut Fatah dalam pengelolaan air bersih, prioritas utama memang diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hanya saja jika BUMN dan BUMD yang diberikan kewenanangan itu belum mampu mengelola secara keseluruhan, diperbolehkan untuk menjadi kerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan skema kerjasama yang ada.

“Presiden Joko Widodo sendiri juga mendorong keterlibatan swasta atau badan usaha untuk membiayayai infrastruktur di Tanah Air,” jelasnya.

Kerjasama yang bisa dijalakan sendiri bisa menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam bidang air minum kebijakan KPBU dilandasi sejumlah aturan diantaranya adalah Undang-Undang 11/1974 tentang Pengairan, PP 122/2015 tentang SPAM dan beberapa perturan lainnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Sementara, terkait pengelolaan air bersih yang saat ini sepenuhnya di bawah pengelolaan PT Adhya Tirta Batam (ATB), dijelaskan pemerintah menjamin sampai kontrak perjanjian kerjama tersebut berkahir. Setelah konsesi berakhir tentu pemerintah dalam hal ini Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan evaluasi dan pastinya jika ingin dikerjasamakan dengan pihak swasta harus dilakukan lelang secara terbuka.

“Intinya swasta masih boleh terlibat, tapi ada batasan-batasannya. Misal seperti tarif dan harga air wajib di bawah kendali pemerintah,” katanya.

Presiden Direktur ATB Benny Andrianto mengatakan perseroan akan menjalankan sesuai regulasi yang ditatapkan pemerintah. Setelah proses konsesi berakhir tentu pihaknya berharap ke depan bisa tetap mengelola air di Batam. Karena secara pengalaman dan pelayanan yang selama ini diberikan, pihaknya mengaku mampu memberikan yang terbaik kepada pelanggan dan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Batam menurut dia merupakan daerah yang khusus, jika pemerintah mengacu pada rujukan atuaran PP 121/2015, PP 122/2015, Undang-Undang 11/1974 atau rancangan undang-undang yang baru tentu pihaknya akan mengikuti rujukan regulasi yang digunakan. Sedangkan terkait dengan adanya aturan terkait dengan pengelolaan hulu dan hilir yang tidak bisa dikelola oleh satu perusahaan, dijelaskan dia aturan tersebut masih dinamis.

“Kalau memang mau mengacu pada PP 122/2015 yang mengatur hulu dan hilir, otomatis pengelolaan akan dimabil alih oleh BUMN atau BUMD. Sedangkan di Batam tidak memiliki PDAM. Artinya aturan tersebut juga tidak mengatur spesifik,” jelasnya.

Terlebih lagi dalam RUU yang baru tidak di bahas terkait dengan pengelolaan hulu dan hilir. Itu sebabnya pihaknya masih optimistis bahwa ATB memiliki peluang yang besar untuk kembali mengelola air bersih di Batam. Hanya saja pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah BP Batam.

ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com