SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

PLN Harusnya Bisa Antisipasi Pemadaman

  • Reporter:
  • Kamis, 21 Februari 2019 | 10:41
  • Dibaca : 212 kali
PLN Harusnya Bisa Antisipasi Pemadaman

BATAM – DPRD Provinsi Kepri kecewa dengan kinerja PLN Batam yang pasrah dan tidak sanggup mengantisipasi rencana pemadaman listrik bergilir di Batam dan Bintan. Pemadaman listrik ini sangat mengecewakan masyarakat, sebab sebelumnya telah menerima dengan lapang dada penyesuaian tarif listrik.

Anggota Komisi III DPRD Kepri Irwansyah mengatakan, setidaknya PLN Batam sudah diberitahukan atau dijadwalkan jauh-jauh hari oleh PGN terkait adanya pemeliharaan beberapa sumur gas oleh PT Conoco Philips Grissik Line (CPGL) di wilayah Sumatera Selatan, sehingga berimbas pada pasokan gas ke PLN Batam.

“Harusnya sudah diantisipasi, bukan hanya pasrah dengan kondisi tersebut,” ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (20/2).

PLN Batam, sambungnya, dalam upaya mengantisipasi dampak itu bisa saja dengan mendatangkan mesin pembangkit, baik dengan menyewa atau membangun sendiri pembangkitnya dengan sumber bahan bakar lain selain gas.

“PLN ini terlena dengan kondisi yang sudah ada. Sehingga tidak memikirkan langkah ke depannya bila terjadi dampak buruk seperti ini. Kebutuhan akan listrik ini sangat vital bagi masyarakat, harusnya PLN berinovasi bukan hanya puas dengan kondisi saat ini saja,” jelasnya.

Dengan akan terjadinya pemadaman listrik ini, masyarakat Batam baik kalangan pengusaha dan masyarakat umum lainnya, telah menyuarakan keluhan dan keberatan ke DPRD Kepri. Lapisan masyarakat sangat kecewa dengan kinerja PLN Batam ini, sebab sebelumnya telah menerima atas penyesuaian kenaikan tarif listrik.

Menurut Irwansyah, padahal janji PLN Batam dulu saat mengajukan untuk penyesuaian tarif listrik ini, bahwa pelayanan kepada masyarakat akan meningkat, pemadaman akan diminimalisir dan keistimewaan lainnya akan diberikan.

“Kenyataannya apa, PLN akan melakukan pemadaman listrik dan durasinya cukup lama. Tentunya masyarakat kecewa dan kami di DPRD juga kecewa dengan telah menyetujui kenaikan tarif listrik itu, bila kondisinya seperti ini,” katanya.

Politisi PPP ini juga menyebutkan, bahwa kekecewaan masyarakat semakin bertambah dengan prilaku PLN. Sebab, bila masyarakat telat membayar tagihan listrik langsung di putus, sementara bila PLN memberikan pelayanan buruk masyarakat diminta untuk menerimanya.

“Mana rasa keadilan PLN ini, toh tetap masyarakat yang dirugikan. Sementara PLN tetap mendapatkan keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian,” ujarnya.

Menindaklanjuti ini, DPRD Kepri melalui Komisi III yang memang membidangi kelistrikan akan memanggil pihak PLN untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing.

“Kami menjadwalkan memanggil PLN pada Jumat (22/2) terkiat hal ini. Rapat akan digelar di Graha Kepri dan akan menanyakan lebih detail atas kebijakan masalah tersebut,” kata Irwansyah.

PLN juga harusnya belajar dari negara Singapura, tambahnya, sebab selama ini walau pasokan gas berkurang yang di pasok dari Indonesia, Singapura masih tetap bisa beroperasi dan tidak terganggu listriknya.

“Sama pemasok gas ini juga melakukan pemeliharaan jaringan dan lainnya, sama seperti yang akan kita alami nanti. Jadi apa bedanya coba, itu tadi saya bilang, karena PLN terlena dengan kondisi selama ini akhirnya lalai,” tuturnya.

Anggota DPRD Kepri lainnya, Rudy Chua mengatakan, dalam pemadaman listrik bergilir nantinya PLN harus berlaku adil, jangan sampai pilih kasih dalam pemadamannya. Sebab, bila ini terjadi akan membuat gaduh di kalangan masyarakat.

Menurut dia, bila dilakukan padaman bergilir selama tiga jam untuk setiap bloknya atau jalurnya, maka lakukan sama dengan blok atau jalur lainnya tidak boleh dibeda-bedakan. “Kalau ada perbedaan pemadaman durasi waktu dalam satu daerah, maka akan timbul hal yang tidak diinginkan. Untuk itu PLN harus komitmen dan berlaku adil, sebab masalah ini sangat sensitif,” katanya.

Rudy mengharapkan agar PLN bisa meminimalisir waktu pemadaman listrik ini. Sebab kebutuhan akan listrik bagi masyarakat sangat diperlukan dan sangat vital. “Sudah barang tentu masyarakat mengharapkan pemadaman listrik ini tidak berlarut, dan PLN agar bisa meminimalisir pemadamannya,” ujarnya.

Vice President of Public Relation Bright PLN Batam, Samsul Bahri menjelaskan, PLN Batam tidak memiliki penyimpanan gas sebagai cadangan daya bagi pelanggan sehingga pemadaman listrik tak terhindarkan.

PLN Batam memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas yang sama dengan Singapura. Namun, PLN Batam juga memiliki banyak kendala untuk menyediakan penyimpanan gas guna mendukung pelayanan listrik. Hal ini dikarenakan, penyimpanan gas membutuhkan investasi yang besar.

“PLTG milik PLN Batam memiliki kapasitas gas turbin 30 megawatt sehingga membutuhkan 6.000-7.000 mmbtud. Jadi penyimpanan gas untuk kebutuhan operasi satu unit PLTG 30 megawatt dalam satu bulan sekitar 180.000 hingga 210.000 mmbtud. Ini membutuhkan investasi besar dan mahal untuk storagenya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar masyarakat dapat memahami kendala yang ada. Dan terkait kompensasi atas pemadaman ini, Samsul mengatakan bahwa kompensasi telah diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PLN Batam.

“Kami akan lihat dulu teknis TMP-nya karena durasi pemadaman masing-masing area pelayanan juga berbeda aturan. TMP antara wilayah Batam Kota, Tiban, Nagoya dan Batuaji itu tidak sama,” ujar.

Masih terkait pemadaman listrik ini, akan ada objek vital yang tidak terdampak dan akan diprioritaskan. Ia berharap kepada pelanggan yang memiliki genset atau sumber listrik cadangan utama agar mengoprasikannya. Sehingga dapat membantu pelanggan rumah tangga yang beban penggunaan listriknya berkurang.

“Mobil genset kami akan standby, namun tentunya juga harus ada prioritas penggunaan baik untuk objek vital atau acara kenegaraan,” katanya. sutana/aini lestari

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com