SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

PPJU Naik Mulai April

  • Reporter:
  • Rabu, 13 Maret 2019 | 10:41
  • Dibaca : 123 kali
PPJU Naik Mulai April
Flyover Simpang Jam sudah terpasang lampu penerang jalan. /TEGUH PRIHATNA

BATAM KOTA – Setelah dilakukan penundaan di tahun 2018, Pemko Batam akan segera memberlakukan kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) mulai April mendatang. Tarif PPJU untuk perumahan naik satu persen, dari sebelumnya enam persen menjadi tujuh persen.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan, kenaikan tarif PPJU dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Saat ini Pemko Batam sudah berkoordinasi dengan PLN Batam untuk menyiapkan sistemnya.

“Sebenarnya Pemko Batam sudah mengajukan surat untuk ditunda kembali kepada DPRD Batam awal tahun ini. Tapi sejauh ini belum ada balasan,” ujarnya, Selasa (11/3).

Ia menjelaskan, kenaikannya tarif PPJU bervariasi berdasarkan golongan. Untuk perumahan hanya naik satu persen, dari yang sebelumnya enam persen akan naik menjadi tujuh persen. Sedangkan untuk bisnis akan naik dua persen dari enam persen menjadi delapan persen. Kemudian, untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak mengalami kenaikan atau tetap enam persen.

Kenaikan tarif PPJU, sambungnya, memang harus dijalankan karena sudah diundangkan melalui perda. Jika hal ini tidak dilaksanakan, pihaknya malah berpotensi melanggar aturan. Perda 7/2017 ini sebenarnya sudah mulai berlaku pada awal tahun 2018 lalu, hanya saja mengingat kondisi ekonomi Batam yang menurun waktu itu Pemko dan DPRD Batam sepakat untuk menunda.

“Artinya kalau tidak ada persetujuan dari DPRD Batam untuk ditunda lagi maka April ini akan mulai jalan. Saat ini PLN Batam masih menyiapkan sistemnya untuk disesuaikan,” kata Raja.

Menurut dia, target pendapatan PPJU tahun 2019 sebesar Rp195,1 miliar dan saat ini realisasi baru Rp27,8 miliar atau 14,26 persen. Target ini dihitung berdasarkan dengan tarif baru. Sehingga pihaknya optimistis dengan adanya kenaikan tarif PPJU, target pendapatan dari sektor PPJU akan tercapai.

“Untuk tahun lalu kami tidak tercapai target, tapi mendekati karena realisasinya 96,54 persen atau Rp158 miliar dari target Rp163,7 miliar,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman menilai Perda 7/2017 seharusnya direvisi. Pasalnya aturan ini kontraproduktif dengan kondisi ekonomi Batam saat ini. Sejak awal ia secara pribadi memang tidak setuju dengan adanya kenaikan tarif PPJU karena akan menambah beban masyarakat.

Ia juga meminta BP2RD Kota Batam seharusnya proaktif terkait hal tersebut, tidak hanya sekadar mengirim surat untuk meminta ditunda. Sehingga bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut, hal ini dinilai yang belum dilakukan oleh Pemko Batam. Sebab kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. “Saya dari Fraksi Golkar dari awal meminta Perda ini harus direvisi karena tidak sesuai dengan kondisi ekonomi kita yang masih lesu,” kata Hendra.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Batam mempertanyakan pendapatan PPJU yang tidak berpengaruh signifikan setelah Tarif Dasar Listrik (TDL) naik sebesar 45 persen di awal tahun 2018. Target PPJU hanya sebesar Rp161 miliar, atau hanya naik Rp21 miliar dibanding sebelum adanya kenaikan tarif.

DPRD meminta pemerintah daerah menghitung ulang, karena dikhawatirkan target tak sesuai dengan riilnya dan khawatir terjadi penyimpangan. Selain itu, Dewan juga berharap Pemko bisa menerapkan sistem online dalam penarikan PPJU ini, sebab besarnya kontribusi PPJU dalam mendongkrak pendapatan daerah.

“Ini yang terasa janggal. Kenaikan tarif listrik 45 persen hanya berkontribusi Rp21 miliar,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging di Batam Centre, belum lama ini.

Seharusnya, kata dia, target PPJU tersebut bisa diketahui dari kenaikan tarif. Hal ini bisa terlihat dari target di tahun 2017 sebesar Rp140 miliar dikali kenaikan 45 persen, maka hasilnya Rp63 miliar. Jika berpatokan data ini, target PPJU 2018 seharusnya sebesar Rp203 miliar. Angka ini bisa lebih besar, jika ditambah dengan data pelanggan baru PLN.

“Itu perhitungan sederhana kami. Artinya ada yang salah di dalam perhitungan PPJU,” ujarnya.

Selain itu, Uba menyesalkan tidak ada data pembanding dari Pemko Batam. Padahal data ini seharusnya bisa menghitung data pendapatan PPJU dari pemerintah daerah.
“Kalau sekarang kita hanya ngandalkan data PLN. Sehingga apa yang diberikan PLN, itulah yang kita terima. Padahal jika ditelaah potensi kenaikan ini tarif sangat tinggi,” jelasnya.

Ia khawatir terjadi penyimpangan, sehingga target PPJU yang ditargetkan tidak sesuai angka rill yang sebenarnya. Ia juga berharap PPJU menjadi bagian yang diusulkan menerapkan sistem online. Hal ini tidak terlepas juga dari besaran PPJU dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. “Perhitungannya kan jelas, enam persen dari listrik yang dibayar pelanggan. Kalau sistem online ini bisa diterapkan saya optimistis, target PPJU bisa lebih maksimal,” katanya.

ahmad rohmadi/iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com