SINDOBatam

Feature+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pro Kontra Provinsi Khusus Natuna

  • Reporter:
  • Jumat, 24 Januari 2020 | 09:33
  • Dibaca : 212 kali
Pro Kontra Provinsi Khusus Natuna
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti membuka Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi di STAI Natuna Kompleks Natuna Gerbang Utaraku (NGU), Kamis (23/1). /SHOLEH ARIYANTO

NATUNA – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan keinginan Natuna menjadi Provinsi memang sudah sejak lama digaungkan oleh petinggi-petinggi yang pernah memimpin Natuna. Namun, hal ini masih belum diterima oleh Pemerintah Pusat. Ia menjelaskan keinginan Natuna menjadi Provinsi sudah dilakukan sejak 2007 lalu.

“Perihal ini saya temui di dalam berkas lama milik Daeng Rusnadi (Mantan Bupati Natuna) terdapat Wacana pembentukan Provinsi Natuna,” katanya saat membuka Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi di Sekolah Tinggi Agam Islam (STAI) Natuna Kompleks Natuna Gerbang Utaraku (NGU), Kamis (23/1).

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terus berjuang dan sampai saat ini keinginan menjadi Provinsi masih terus diperjuangkan oleh para tokoh Natuna. “Untuk itulah rembuk ini kita laksanakan sebagai wadah kita untuk saling bertukar pikiran dan memadukan pemikiran bersama untuk ke depan bagaimana langkah kita agar Provinsi Natuna dapat terwujud,” Jelas Ngesti.

Lanjut Ngesti, melalui rembuk tersebut menjadi pemikiran bersama menanggapi pembentukan Provinsi Natuna, langkah awal yang harus dilakukan adalah melanjutkan gagasan yang dilakukan oleh Daeng Rusnadi dan Hamid Rizal tentang pembentukan Provinsi Natuna.

Ngesti juga menjelaskan tidak ada hubungan antara keinginan pemekaran Provinsi Natuna dengan sengketa yang terjadi di laut Natuna utara, tetapi wacana pembentukan Provinsi ini jauh sudah sejak lama digaungkan. Mengenai kasus pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing itu sudah lama terjadi hanya saja tidak terekspose.

“Jika ada yang mengaitkan sengketa Laut Natuna Utara dengan pemekaran provinsi itu tidak benar, karena keinginan Natuna menjadi provinsi itu sudah sejak lama, hanya saja sekarang Natuna memang mendapat perhatian khusus oleh pusat, saya rasa tidak ada salahnya kita kembali menyuarakan keinginan kita untuk menjadi sebuah provinsi,” Jelasnya.

Selain itu, Ngesti juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus dan selalu berjuang demi Natuna. “Meskipun kita semua sudah di masa tua jangan pernah berhenti berjuang untuk Natuna menjadi provinsi, ini bukan hanya untuk kita tapi mari kita pikirkan anak dan cucu kita kelak,” katanya.

Hadir dalam acara Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Ketua LAM Natuna Wan Zauwali, Ketua STAI Kartubi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mahasiswa.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepulauan Riau Ria Saptarika turut mendukung pembentukan Provinsi Khusus Natuna yang kini tergabung dalam Provinsi Kepri. “Kalau hemat saya, kalau dilihat dari rentang kendali dan kekhususan karakteristik Natuna, saya mendukung saja,” kata Ria.

Wilayah Natuna berada di ujung utara Indonesia, berbatasan laut dengan tujuh negara tetangga. Karakteristik Natuna juga relatif berbeda karena 99 persen wilayahnya merupakan perairan dan hanya 1 persen daratan.

Meski begitu, Natuna kaya akan potensi maritim, juga sumber daya alam minyak dan gas bumi. Lokasi yang jauh dari ibu kota provinsi, dan ibu kota negara, juga karakteristik kepulauan itulah yang membuat Ria turut mendukung rencana pembentukan provinsi khusus. “Apalagi ada aspirasi dari masyarakat juga,” katanya.

Untuk menjadi provinsi khusus, dia mengingatkan para pengusul untuk mengikuti tahapan pembentukan daerah otonomi baru, di antaranya menyiapkan kajian. Masyarakat dan pemerintah setempat juga harus menyiapkan berbagai syarat untuk membentuk provinsi baru. “Karena keinginan ini sejak lama ada, kajian yang lalu bisa dipakai,” kata Ria.

Apalagi masyarakat setempat menginginkan pembentukan provinsi khusus. Maka, harus ada keistimewaan yang ditonjolkan, seperti layaknya Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Jika melihat kondisi APBD Natuna saat ini, dia menilai belum bisa untuk menjadi provinsi baru. Namun, bila menjadi daerah otonom baru, dengan dana perimbangan yang baru dan kewajiban provinsi induk berbagi dengan provinsi muda, masih memungkinkan bagi Natuna menjadi provinsi baru.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengungkapkan Natuna tak mungkin menjadi Provinsi Khusus, karena tak memenuhi syarat. “Minimal harus ada empat kabupaten/kota, didukung PAD dan jumlah penduduk. Tiga syarat itu saja tak terpenuhi,” ucap Jumaga.

Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah setempat sebaiknya meningkatkan pembangunan dan perekonomian Natuna terlebih dahulu. Persoalan saling klaim Indonesia dan China di laut Natuna Utara, lanjut dia, jangan dijadikan kesempatan menjadikan Natuna Provinsi Khusus.

“Karena yang mempertahankan Natuna itu bukan hanya Pemkab Natuna. Tapi Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat pun ikut serta,” tegasnya.

Jumaga turut menegaskan Natuna harus diperkuat dengan angkatan bersenjata seperti pangkalan TNI AU, AL dan AD. Sebab, Natuna merupakan sekeping surga bagi Kepri.

“Lebih baik gali SDA yang ada untuk kemakmuran masyarakat khususnya di Natuna. Daripada sibuk-sibuk Provinsi Khusus,” sebut dia.

sholeh ariyanto/ant

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com