SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Program DPRD Banyak Dipotong Pemko, Pengesahan APBD Perubahan 2019 Ditunda

  • Reporter:
  • Rabu, 14 Agustus 2019 | 13:50
  • Dibaca : 85 kali
Program DPRD Banyak Dipotong Pemko, Pengesahan APBD Perubahan 2019 Ditunda
ilustrasi

BATAMKOTA – DPRD Kota Batam menunda pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 dalam Rapat Paripurna di DPRD Batam, kemarin.

Pemko Batam merubah pagu anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2019, beberapa waktu lalu.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam Zainal Abidin mengatakan, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam harus mengikuti mekanisme dalam pengesahan Ranperda APBD Perubahan.

Dalam pembahasan, kata dia, kedua lembaga ini sudah menyepakati pagu anggaran OPD dalam penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS. Pagu yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah oleh DPRD atau Pemko Batam.

“Ada salah satu OPD yang angkanya berkurang. Artinya kita kan tidak konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati di KUA-PPAS,” ujarnya di DPRD Batam, Selasa (13/8).

Pihaknya akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan pagu anggaran tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi temuan hukum ke depannya.

“Untuk itulah kami tunda agar dikonsultasi terlebih dahulu. Apakah boleh pagu yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS itu bisa diubah dalam Ranperda. Secara hukum boleh tidak. Kalau ini tidak melanggar artinya kami setuju, tapi kalau ini melanggar kami cari penyelesaiannya,” jelasnya.

Pihaknya sudah menanyakan perubahan ini kepada Pemko Batam dalam rapat pembahasan. Namun, dinas yang bersangkutan tidak memberikan jawaban secara konkrit. “Kalau bisa berarti pembahasan berlanjut,” ujarnya.

Anggota Banggar DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, Pemko Batam hanya memanfaatkan DPRD sebagai stempel. Pemko Batam hanya meminta melegalkan program tetapi tidak semuanya dikerjakan.

“Banyak program pokoknya yang tidak selesai, jadi mereka jadikan kami stempel saja,” katanya.

Bahkan kata Udin, Selain itu banyak program DPRD yang usai dibahas kerap diamputasi atau dihilangkan Pemko Batam. Sehingga Kondisi itu yang menimbulkan ketidak puasan.

“Program DPRD dipotong oleh Pemko, sekarang pemko minta disahkan, jadi kami seperti stempel saja,” ujarnya.

Anggota Banggar DPRD Batam lainnya, Aman menambahkan, ada beberapa OPD yang mengalami perubahan pagu seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Sekretariat DPRD. Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tak merinci apa program yang berubah di dinas tersebut.

“Kalau Disdik itu soal adanya Silpa dana BOS sekitar Rp4 miliar. Kalau di Sekretariat DPRD turun, cuma saya lupa apa saja,” katanya.

Aman juga membantah penundaan pengesahan terkait program-program DPRD yang tak diakomodir oleh Pemko Batam. Banggar dan TAPD masih membahas terkait perubahan pagu dan belum membahas isi dari Ranperda.

“Kalau Pokir itu kan memang masih ada beberapa yang tidak diakomodir dalam APBD murni dan hilang dalam APBD Perubahan. Usulan itu masih bisa prioritaskan pada APBD 2020 nanti. Kami masih bahas pagu anggaran ini dulu,” katanya.

Sementara itu Ketua TAPD Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik yang dikonfirmasi tidak merespons, pesan singkat yang dikirim juga tak berbalas. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com