SINDOBatam

Opini+

Jungkir Balik+

Program Sejuta Rumah Baru 765.120 Unit

  • Reporter:
  • Rabu, 6 Desember 2017 | 18:00
  • Dibaca : 96 kali
Program Sejuta Rumah Baru 765.120 Unit

JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot pengadaan sejuta rumah untuk mengurangi angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog). Hingga Senin (4/12), terealisasi 765.120 unit.

”Ya, target sejuta rumah baru per tahun, sampai Senin (4/12) tak tercapai. Baru te realisasi 765.120 unit dengan komposisi 70% MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 30% non-MBR,” kata Dirjen Penyedia an Perumahan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid di Jakarta kemarin. Menurut Khalawi, program sejuta rumah sudah digagas sejak 2015 untuk mengurangi backlog sebesar 7,6 juta dengan pertumbuhan kekurangan 800.000 per tahun. ”Pada 2015 tercapai 699.770 unit rumah dan pada 2016 sebesar 805.169 unit rumah,” katanya.

Dari realisasi itu, komposisinya sekitar 70% untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya non- MBR. Khalawi juga mengakui, kendala umum yang masih di – hadapi dalam pengadaan ru mah tersebut adalah regulasi dan lahan. Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan harus diupayakan sejumlah terobosan untuk men – dukung program sejuta rumah ini. ”Supervisi ke daerah secara langsung diperlukan sehingga masukan perbaikan tidak hanya dari REI (Real Estate Indonesia),” kata Khalawi. Ditjen Penyediaan Perumahan pada 2017 memperoleh anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk pengadaan fisik rumah 128.336 unit dan pembangunan prasarana dan sarana serta utilitas (PSU) 14.000 unit.

Dari jumlah itu, realisasi penyerapan anggaran hingga 4 Desember sebesar 76,09% dan fisik 86,57%. Sementara pada 2018, anggaran diusulkan men – jadi Rp9,6 triliun dengan target sebaran pembangunan unit perumahan adalah di Indonesia bagian barat 51,7% dan timur 48,3%. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal REI Paulus Totok Lusida mengatakan, program pembangunan satu juta unit rumah untuk masyarakat harus didukung dengan kemudahankemudahan yang memung kin – kan sektor properti swasta berperan. Sejumlah hal yang perlu mendapatkan kemudahan, di antaranya permasalahan birokrasi.

”Terutama birokrasi yang ada di daerah. Ini perlu du kungan. Dari perizinan hingga ke ter – sediaan land bank . Kalau di daerah ketersediaan tanah masih memungkinkan, selama lahan milik pemerintah daerah yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan,” ujar dia. Dari sisi birokrasi, implemen tasi melalui Peraturan Pemerintah No 64/2016 tentang Pembangunan Peru mah – an Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tidak berjalan. ”PP 64 itu tidak ber – jalan maksimal. Belum per ce pat an perizinan yang dijanjikan dari sebelumnya bisa sampai dua tahun menjadi 40-an hari juga masih jauh dari yang diharapkan,” ungkap dia. Pemerintah masih mem – butuhkan dukungan semua pihak untuk menyukseskan program pembangunan satu juta rumah kepada masyarakat.

”Pembangunan infrastruktur sekarang ini giat ke manamana, dari jalan tol, pelabuhan maupun bandara. Tapi impactnya terhadap infrastruktur perumahan justru sebaliknya. Harga lahan semakin mahal ke – tika infrastruktur tol misalnya dibangun,” ungkap dia. Pemerintah, kata dia, harus mencari cara untuk mengatasi harga lahan yang melambung sangat tinggi. Salah satu solusi dari REI menyiapkan land banking milikpemerintahda erah untuk dijual sesuai kom posisi yang ditawarkan pe ngem bang. Saat ini REI telah memberikan kontribusi untuk pembangunan perumahan MBR sekitar 200.000 unit rumah. Terpisah, pengamat pro – perti dari Savills Indonesia, Anton Sitorus mengatakan, langkah pemerintah melalui program penyediaan satu juta unit rumah kepada masyarakat patut diapresiasi.

Dia menilai, langkah tersebut memang tidak mudah karena banyak hal yang harus dilibatkan. ”Saya kira langkah program pemerintah melalui satu juta unit rumah patut diapresiasi. Cuma, evaluasi berjalannya program tersebut selama tiga tahun memang tidak gampang. Karena targetnya begitu besar,” ujar dia. Karena itu, untuk menyukses kan program tersebut, pe – me rintah harus merangkul BUMN dan mengawalnya untuk mencapai target-target tersebut.

”Rangkul BUMN sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan juga peran swasta. Bank BTN misalnya, telah berperan besar menyiapkan kebutuhan perumahan. Belum dengan BUMN lain yang membangun hunian terintegrasi transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di pusat Kota Jakarta,” pungkas dia. (Ichsan amin)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com