SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

PT KDH Dinyatakan Bangkrut

  • Reporter:
  • Selasa, 24 September 2019 | 09:08
  • Dibaca : 134 kali
PT KDH Dinyatakan Bangkrut
Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun M Fafar saat memperjuangkan hak-hak pekerja di Kabupaten Karimun saat May Day lalu. /ERNIS HUTABARAT

KARIMUN – PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) akhirnya diputuskan bangkrut. Hal itu berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (9/9) lalu.

Pada rapat yang dipimpin oleh Erintuah Damanik sebagai Hakim Ketua, Masrul dan Dominggus Silaban masing-masing sebagai Anggota memutuskan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 291 ayat (2), Jo Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 171 Jo Pasal 15 Undang-undang 37/2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pambayaran Utang; Mengadili, Mengabulkan pemohonan para pemohon untuk seluruhnya

Kemudian menyatakan PT KDH tidak melaksanakan dan melanggar perjanjian perdamaian tertanggal 18 Desember 2018. Kemudian Membatalkan putusan perdamaian (homologasi) no 10/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn tertanggal 4 Januari 2019.

Selai itu, menyatakan PT KDH (termohon) beralamat di Jalan Pasir Panjang Semamal, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk Goses Butar-butar Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas.

Selanjutnya mengangkat Gufron Wiguna dan Maliki sebagai tim Kurator PT KDH yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

“Kita sudah mendengar bahwa mulai tanggal 18 September 2019 PT KDH pailit,” kata Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar, Senin (23/9).

Menanggapi persoalan tersebut pihaknya bersama karyawan PT KDH telah melakukan konsolidasi sebagai bentuk dan langkah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja yang hingga saat ini belum terealisasi. Dia mengatakan, pihaknya saat ini masih memberikan kesempatan dan mendukung kurator dalam memyelesaikan tugasnya dengan pihak pengusaha.

“Kita serahkan dulu, kurator bekerja. Tentu ini awal yang baik terhadap kejelasan hak-hak pekerja yang selama ini kita perjuangkan,” jelasnya.

Namun tambahnya, jika nantinya dalam persoalan ini setelah PT KDH dinyatakan pailit tetap terdapat kendala, pihaknya siap bergerak “Intinya kita siap bergerak jika masih ditemukan kendala nantinya,” ucapnya.

Sebelumnya, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kepulauan Riau wilayah Kabupaten Karimun terus melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran di bidang tenaga kerja di Kabupaten Karimun. Salah satunya persoalan PT KDH yang berlokasi di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat telah menetapkan tiga tersangka kepada pengurusnya.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah adanya aduan dari BPJS terkait pencairan BPJS para pekerja PT KDH yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan pencairan karena PT KDH tidak melakukan pembayaran tunggakan BPJS. Hal ini dibenarkan Mujarab Mustofa, Koordinator Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepri, bawah pihaknya menetapkan tersangka kepada IG, MY, SY dan HM sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan-tapan proses hukum ketenagakerjaan

“Sebelum penetapan, awalnya kita memanggil para saksi-saksi. Kemudian kita melakukan konsul pemeriksaan dari ahli pidana, ketenagakerjaan dan BPJS dari Yogyakarta sehingga putuskan menentukan ketiga tersangka tersebut kita lakukan,” kata Mujarab.

Dikatakan, pihaknya juga telah melakukan gelar perkara terhadap persoalan tersebut dan kedepan akan kembali dilakukan pemanggilan terhadap para pengurus PT KDH, Mujarab juga memastikan bahwa ketiga tersangka tersebut telah mengetahuinya.

ernis hutabarat

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com