SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pungli PPDB Jadi Fokus Ombudsman

  • Reporter:
  • Jumat, 21 September 2018 | 14:35
  • Dibaca : 76 kali
Pungli PPDB Jadi Fokus Ombudsman
ilustrasi

BATAM KOTA – Pungutan liar (pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi sorotan khusus beberapa pihak. Masalah yang terjadi pada setiap tahun ini akan menjadi fokus dari ombudsman selaku pengawas pelayanan publik.

“Masalah pungli ini merupakan masalah serius dari sekian banyak permasalahan PPDB setiap tahunnya. Dan ini menambah Citra buruk dunia pendidikan di Batam,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari dalam fokus group discussion (FGD) di Batam Centre, Kamis (20/9/2018).

Ia menjelaskan, permasalahan pungli cukup banyak terjadi terutama pada PPDB 2018 yang akhirnya menyeret beberapa oknum ke ranah pidana. Namun ia mengaku bahwa masyarakat terlalu takut untuk membuat laporan terhadap pungli yang ada. “Masyarakat takut. Terbukti pada tahun ini hanya ada satu laporan yang masuk ke kami,” ujarnya lagi.

Berdasarkan informasi, masyarakat takut karena adanya intervensi dan diskriminasi dari pihak sekolah bila melapor ke Ombudsman. Meskipun laporan yang masuk sangat minim, namun Lagat mengaku mengetahui banyaknya informasi yang sampai ke pihaknya terkait pungli PPDB ini. “Jelas sekali pungli ini merusak sistem pendidikan yang sudah dibangun. Ini yang harus benar-benar mendapat perhatian khusus semua pihak, tidak hanya ombudsman,” kata Lagat.

Ia menambahkan, pelaku pungli kebanyakan merupakan oknum penyelenggara pendidikan dan berasal dari berbagai sumber seperti pengadaan seragam, buku, uang bangku, uang pembangunan dan lainnya. Pungli ini terjadi hampir di seluruh tingkat sekolah mulai dari SD hingga SLTA. “Bahkan ada juga komite yang terlibat dalam pungli ini. Padahal, komite tidak mengurus PPDB,” katanya.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, sambungnya, jelas melarang satuan pendidikan melakukan pungutan pendidikan, melarang komite sekolah baik perseorangan atau kolektif memungut uang dari orang tua siswa, termasuk melarang komite dan pihak sekolah memperjualbelikan buku, seragam, dan hal lainnya yang menyangkut pendidikan. “Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat untuk mencegah bahaya koruptif ini,” ujarnya. aini lestari

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com