SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pungli PPDB, Kepsek SMPN 10 Dicopot

  • Reporter:
  • Rabu, 18 Juli 2018 | 08:48
  • Dibaca : 362 kali
Pungli PPDB, Kepsek SMPN 10 Dicopot

BATAM – Polisi akhirnya menetapkan lima tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 10 Batam. Kepala SMPN 10 Batam yang ikut jadi tersangka langsung dicopot dari jabatannya.

Ketua Unit Tindak Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Batam AKBP Mudji Supriyadi mengatakan, dua tersangka tambahan itu adalah Rahip yang merupakan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 10 Batam beserta wakilnya, Antonius Yudi Noviyanto.

“Mereka terindikasi ikut menerima aliran uang suap dari orang tua murid,” kata Mudji di Mapolresta Barelang, Selasa (17/7/2018).

Secara rinci, Mudji menyebut tiga tersangka lain yakni Baharudin selaku Ketua Komite Sekolah SMPN 10 Batam, Rorita yang merupakan guru honorer serta staf administrasi bernama Mismarita telah ditahan bersama dengan Rahip dan Yudi.

Kasus ini bermula saat Rorita ditangkap Tim Saber Pungli. Dari pengembangan, petugas kemudian menangkap Mismarita dan Baharudin. Nama terakhir ditangkap di rumahnya, Perumahan Nusa Jaya, Seipanas pada Minggu (15/7/2018) malam lalu.

Kepsek SMPN 10 Dicopot
Beberapa jam sebelum polisi menyatakan ada tambahan tersangka, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mendatangi SMPN 10 Batam, kemarin. Kedatangannya tak lepas dari pembahasan terkait diperiksanya Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 Batam terkait pungli PPDB tahun ini.

Dalam rapat internal dengan seluruh jajaran majelis guru SMPN 10 Batam itu, Rudi menegaskan bahwa proses belajar mengajar harus berjalan seperti biasa. Ditetapkannya Ketua Komite Sekolah sebagai tersangka, diharapkan tak mengganggu aktivitas sekolah.

Ia pun mengatakan bahwa Kepsek SMPN 10 Batam Rahip akan digantikan dengan orang baru. “Itulah hak prerogatif Wali Kota (untuk mengganti kepsek). Saya sudah serahkan ke Pak Hendri (Plt Kadisdik Batam) untuk menyerahkan nama pengganti hari ini juga, siapa yang dikehendaki sebaiknya dari eksternal sekolah saja,” kata dia.

Dalam rapat itu, Rudi mengimbau kepada seluruh majelis guru untuk tetap menjalankan kegiatan sekolah sebagai mana biasanya. Permasalahan yang ada pun diharapkan tetap ditindaklanjuti hingga ada kepala sekolah baru.

Terkait permasalahan pungli dalam PPDB di SMPN 10 Batam, Rudi mengaku sedih. Mengingat banyaknya masyarakat yang kurang mampu terpaksa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyekolahkan anaknya.

“Terlebih, seluruh komite sekolah harus sudah paham dan tahu Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Di dalamnya jelas diterangkan peran dan fungsi komite sekolah. Permen itu tak akan lari dari KUHP dan undang-undang korupsi, namanya pungutan kalau tak ada aturan ya tentu tidak boleh,” jelasnya.

Disinggung terkait PPDB tahun ini yang bermasalah, Rudi menjelaskan bahwa kekurangan sekolah negeri yang jadi permasalahannya. “Itu yang menjadi tugas pemerintah saat ini, tapi lagi-lagi permasalahan anggaran dan lahan jadi penghalangnya,” ujar Rudi.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com