SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ranperda RZWP3K Acuan Hukum Wilayah Laut

  • Reporter:
  • Jumat, 14 September 2018 | 11:42
  • Dibaca : 55 kali
Ranperda RZWP3K Acuan Hukum Wilayah Laut
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

PINANG – Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2018-2038. Perda itu nanti sebagai acuan hukum pengelolaan laut dari 0-12 mil laut.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa berdasarkan amanat UU 27/2007 bahwa kelestarian wilayah laut memang perlu dipelihara secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

“Sejauh ini masih banyak kekayaan laut kita yang belum tergali secara maksimal. Kita berharap dengan adanya Perda ini nantinya bisa menjadi alat untuk mendongkrak PAD Kepri dan berujung untuk mensejahterakan masyarakatnya,” harap Jumaga.

Rapat Raripurna sendiri, dipimpin langsung oleh Jumaga didampingi Wakil Ketua I Rizki Faisal dan Wakil Ketua III Amir Hakim.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Isdianto Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri merupakan produk yang mengatur tata ruang laut untuk mengatur berbagai aktifitas pembangunan di laut, dari mulai garis pantai sampai hingga 12 mil laut.

“Kedudukan RZWP3K sendiri sama dengan fungsi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika RTRW mengatur pembangunan di darat, maka RZWP3K mengatur tata ruang di laut dan berlaku selama 20 tahun,” katanya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Fraksi atas Ranperda RZWP3K 2018-2038 di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (13/9).

Disampaikannya, RZWP3K ini nantinya akan menentukan arah tiap-tiap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Terutama menyangkut kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang lebih penting lagi tegasnya, Perda ini nantinya untuk menjaga wilayah laut Kepri.

Dia melanjutkan bahwa RZWP3K ini merupakan amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Pemda wajib menyusun RZWP3K.

“Bahwa ini juga telah menjadi perhatian KPK. Sejak tahun 2014 KPK telah membuat kesepakatan bersama dengan Gubernur se-Indonesia, yang tujuannya untuk mndorong penyelamatan SDA di bidang kelautan,” ujarnya.

Pemda di dorong agar segera menyelesaiakn RZWP3K ini, dimana dukungan juga disampaikan juga oleh seluruh kementerian terkait. Dan diharapkan Ranperda ini segera di sahkan di tahun ini juga.

“Kita berharap di Kepri bisa lebih cepat selesai, karena wilayah laut di Kepri sangat luas. Hampir seluruh pembangunan di Kepri berada di pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya lagi.

Dan yang terpenting, lanjut Isdianto, tujuan dari RZWP3K ini adalah agar Kepri memiliki acuan hukum formal yang bisa mengurangi risiko konflik pembangunan di wilayah laut. Serta memberikan kepastian hukum dan menjamin masyarakat yang ada di wilayah pesisir.

“Kami berharap pembahasan RZWP3K ini dapat segera dirampungkan, karena menyangkut kemaslahatan orang banyak,” harapnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com