SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Rapimnas Kadin, Penerapan KEK di FTZ Batam Disorot Pengusaha

  • Reporter:
  • Sabtu, 30 November 2019 | 11:46
  • Dibaca : 162 kali
Rapimnas Kadin, Penerapan KEK di FTZ Batam Disorot Pengusaha

BALI – Langkah pemerintah menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di dalam FTZ Batam disorot Kamar Dagang dan Industri (kadin) Indonesia karena dinilai menurunkan daya saing. Pengusaha bersuara lewat keputusan strategis Rapimnas Kadin yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Sepanjang 2019, pemerintah telah mengumumkan pembentukan sejumlah KEK di FTZ Batam antara lain KEK MRO Hang Nadim, KEK Rumah Sakit BP Batam dan KEK Nongsa Digital Park. Ada beberapa KEK lain di pulau Batam yang masuk dalam rencana pemerintah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengungkapkan Kadin telah mengumpulkan usulan dari pengusaha terkait dengan penerapan KEK di FTZ Batam dalam Rapimnas Kadin 2019 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 28-30 November 2019.

Kadin pun memberi masukan strategis kepada pemerintah agar penerapan KEK di FTZ Batam agar dipertimbangkan ulang dan tidak dilanjutkan.

“Penerapan KEK suatu kemunduran. Di beberapa negara sedang giat-giatnya penerapan FTZ dalam rangka percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi,” ungkap Jadi di sela-sela Rapimnas Kadin di Nusa Dua, Bali, (Sabtu (30/11).

Kadin menyatakan rekomendasi resmi itu disampaikan agar kebijakan KEK tidak kontraproduktif dengan penerapan FTZ Batam sehingga dikhawatirkan menimbulkan hambatan di kemudian hari.

Jadi mengungkapkan Kadin ingin memastikan FTZ tetap diberlakukan ketimbang penerapan KEK yang justru akan menurunkan daya saing Batam sebagai kawasan ekonomi, menghambat investasi dan mengganggu ekosistem dunia usaha.

“FTZ tetap dipertahankan selama 70 tahun sesui UU dan fasilitasnya diperluas, insentif yang lebih atau FTZ Plus-Plus,” tutur Jadi.

Masukan dari Kadin Batam dan Kadin Kepri itu telah dituangkan menjadi keputusan strategis Rapimnas Kadin. Laporan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Jadi Rajagukguk menyampaikan usulan terkait KEK di hadapan forum Rapimnas Kadin. Jadi menjadi salah satu Pimpinan Sidang Komisi Program Kebijakan Strategis dan Langkah Taktis Rapimnas Kadin.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Rapimnas Kadin, Jumat (29/11). Turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani. Rapimnas Kadin 2019 mengangkat tema “Menuju Ekonomi Maju Berdaya Saing dan Berkeadilan”.

Dewan Pengupahan dan Omnibus Law

Selain KEK, Kadin Batam dan Kadin Kepri memberikan rekomendasi dalam Rapimnas. Tiga poin rekomendasi itu yakni penguatan organisasi dan keanggotaan Kadin, khususnya penyelesaian scara organisasi maupun hukum terkait sekelompok orang yang membentuk organisasi mengatasnamakan Kadin.

Lalu terkait Omnibus Law. Kadin Kepri mengusulkan perwakilan Kadin Kepri agar dimasukan Tim Task Force Omnibus Law dan memasukan beberapa UU dan peraturan khususnya Batam dan Kepri yang menghambat investasi.

Lalu SK Mandat Kadin Indonesia untuk Pembentukan DPK di provinsi, kabupaten dan kota dikembalikan ke Kadin Provinsi, kabupaten dan kota.

Rekomendasi lainnya tertuang dalam Surat Kadin Kepri dan Kadin Batam tersendiri dengan beberapa usulan dan rekomendasi. Chandra gunawan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com