SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Regulasi Inland FTA Akan Direvisi, Banyak Aturan yang Beratkan Pengusaha

  • Reporter:
  • Senin, 17 September 2018 | 12:12
  • Dibaca : 284 kali
Regulasi Inland FTA Akan Direvisi, Banyak Aturan yang Beratkan Pengusaha
Kapal Bea Cukai patroli rutin di perairan Tanjungpiayu, belum lama ini. Jalur laut menjadi favorit bandar dan kurir menyelundupkan narkoba ke Batam. f agung dedi lazuardi

BATUAMPAR – Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam mencatat baru ada dua peruasahaan yang memanfaatkan inland free trade agreement (FTA), sebagaimana diatur dalam PMK 229/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Kedua perusahaan tersebut bergerak di sektor usaha manufaktur.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam, Raden Evi Suhartantyo mengatakan, pihaknya terus mendorong perusahaan-peruasahan di Batam bisa memanfaatkan fasilitas ini. Hanya saja saat ini masih ada beberapa kendala yang dinilai pelaku usaha sulit untuk diterapkan.

“Baru ada dua, perusahaan kabel sama optik. Tujuan mereka masih ke Jakarta,” ujarnya, Minggu (16/9/2018).

Pada dasarnya para pengusaha menyambut baik dengan hadirnya regulasi inland FTA, karena dengan aturan ini para pelaku usaha bisa melakukan kegiatan ekspor ke dalam negeri. Sejauh ini juga banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke KPU Bea dan Cukai untuk mempertanyakan terkait dengan regulasi tersebut.

Evi menjelaskan, pihaknya mendukung penuh kegiatan usaha di Batam. Karena itu KPU Bea dan Cukai Batam juga sudah meminta masukan para pelaku usaha terkait dengan PMK 229/2017, sehingga kendala-kendala yang dinilai memberatkan pengusaha bisa dilakukan revisi.

“Kami sudah meminta masukan kepada para pelaku usaha di Batam. Dan juga sudah disampaikan ke pusat, mungkin satu atau dua bulan kedepan revisi PMK 229/2017 keluar,” katanya.

Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hioeng mengatakan, pihaknya sudah memberikan sejumlah masukan kepada Bea Cukai dan BP Batam. Salah satunya adalah agar surat keterangan asal (SKA) dapat didelegasikan ke BP Batam.

“Setahu kami belum ada perusahaan yang memanfaatkan inland FTA ini. Karena memang pelaku usaha kesulitan jika harus mendapatkan SKA dari negera asal,” kata Tjaw.

Sebelumnya, Koordinator HKI Kepri OK Simatupang mengatakan persyaratan mendapatkan fasilitas PMK 229/2017 dinilai masih terlalu sulit diterapkan di Batam. Karena itu, hingga hari ini belum ada satupun industri yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Dana ekspansi tertahan karena syarat menuju pasar dalam negeri masih terlalu berat.

“Kami tidak mau menyinggung instansi pemerintah, tapi kenyataannya seperti itu. Sehingga banyak investor yang memiih cara lama, kalau mau ke Jakarta melalui Singapura,” kata OK.

OK menjelasakan sebenarnya sudah banyak perusahaan yang menyediakan anggaran untuk ekspansi ke pasar dalam negeri. Namun karena syarat dan regulasi yang berbelit membuat banyak pengusaha di Batam urung mengeluarkan dananya. Karena itu persoalan ini yang menurut dia banyak dikeluhkan pengusaha di Batam saat ini.

Selama ini produk industri di Batam selalu dijual ke pasar ekspor. Kemudahan fasilitas free trade zone (FTZ) yang membebaskan bea keluar dan masuk, PPN dan PPNBm membuat banyak investasi Batam lebih condong berorientasi ekspor. Sementara mengirim barang dari Batam ke daerah pabean di Indonesia harus memenuhi ketentuan kepabeanan layaknya ekspor barang.

“Sehingga sangat jarang industri di Batam menyuplai barang dari Batam langsung ke daerah pabean. Namun karena kita melihat pangsa pasar yang besar di Indonesia kita berharap ada kemudahan ekspor dalam negeri untuk memperluas usaha di Indonesia,” jelasnya.

ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com