SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

REI Expo 2017 Gairahkan Kembali Industri Properti

REI Expo 2017 Gairahkan Kembali Industri Properti
REI Batam menyerahkan penghargaan kepada perwakilan stand di REI Expo 2017. Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Real Estate Indonesia (REI) kembali menggelar pameran properti mulai Rabu (5/4) hari ini hingga Sabtu (15/4) mendatang. Pameran yang berlangsung di Mega Mall Batam Centre ini merupakan langkah REI untuk menggairahkan kembali industri properti di Batam yang sempat terpuruk setahun belakangan.

Ketua Panitia REI Expo ke-14, Lina mengatakan, pameran ini diikuti 15 pengembang. Selain itu juga ada empat industri pendukung seperti Telkom, Tunas Interior, Mowlex, dan Mortar Utama.

“Target kami minimal ada total transaksi Rp70 miliar selama REI Expo berlangsung,” katanya, Selasa (4/4).

Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim mengatakan, industri properti di Batam masih memiliki prospek cemerlang. Hanya saja, pertumbuhannya terhambat karena regulasi yang makin rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu. Salah satu hambatan itu terjadi pada proses pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) yang membutuhkan 21 persyaratan. Padahal sebagian besar persyaratan itu sudah berulang-ulang dimasukkan untuk mengurus izin-izin lain.

“Hak-hal semacam ini harusnya disederhanakan, sehingga bisa menjadi lebih cepat,” ujarnya.

Menurut Djaja, pemerintah harus melihat sektor properti sebagai sebuah industri dengan 174 industri lain yang mengikuti, mulai dari material, interior, furniture, lampu, dan sebagainya. Jika industri properti terhambat, bahkan mati, maka 174 industri lain yang mengikuti juga akan mati.

“Kalau propertinya macet, mereka mau jual produk kemana?” tanyanya.

Industri properti, jelas Djaja, menyerap tenaga kerja yang besar. Saat ini ada sekitar 70 dari 150 pengembang yang aktif dengan rata-rata dua proyek yang sedang berjalan. Jika satu proyek menyerap 500 hingga 1.000 tenaga kerja, maka ada ratusan ribu pekerja yang terserap.

“Itu belum termasuk tenaga kerja yang diserap oleh 174 industri yang ada di bawah sektor properti. Jadi perannya cukup signifikan,” jelasnya.

Djaja yakin jika pemerintah membantu menggerakkan industri properti dengan kebijakan yang tepat, maka ekonomi Batam akan lebih bergairah. Mengingat potensi pertumbuhan industri properti di Batam sangat positif.

“Potensi Batam masih besar. Apalagi harga properti di Batam hanya 10 persen sampai 15 persen dari Singapura. Potensi ini harusnya bisa diikat oleh pemerintah,” jelasnya.

Butuh Terobosan
Sekretaris DPD REI Khusus Batam, Achyar Arfan mengatakan, terhentinya pelayanan lahan beserta turunannya, termasuk fatwa planologi di BP Batam sejak Juli 2016 membuat pengembang kesulitan untuk membangun lahan yang telah dialokasikan. Mereka tak bisa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam, karena tak mengantongi syarat fatwa planologi.

“Selama ini tak ada fatwa (planologi) yang keluar di BP Batam, alasannya banyak. Tapi itu kan hulunya, sedangkan hilirnya yang di sini, IMB jadi terhambat,” paparnya.

Menurut Achyar, Batam butuh solusi dan terobosan agar pembangunan properti tak berhenti. Di antaranya dengan kebijakan penerbitan surat keterangan rencana kota (KRK) sebagai pengganti syarat fatwa planologi dalam pengurusan IMB.

“Jadi arah terobosannya begitu, karena perizinan itu kan sebenarnya ada di Pemko,” ujarnya.

Achyar menjelaskan, syarat KRK dalam pengurusan IMB sudah berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Aturan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pada Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.

Ia berharap terobosan penerbitan KRK dalam pengurusan IMB dapat mengatasi lesunya industri properti di Batam dalam beberapa waktu terakhir. Sebab bergeraknya pembangunan properti akan mempengaruhi sektor-sektor ekonomi lain.

“Kalau pembangunan itu ada, tidak hanya retribusi IMB saja yang masuk, ada BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan lapangan kerja. Multiplier effectnya banyak. Jadi kalau di sini (layanan fatwa planologi dari BP Batam) dikunci, ya seret semua,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kepri, Supriyanto mengatakan, selama ini banyak yang masih mengikuti kebijakan disertakannya syarat fatwa planologi dalam pengurusan IMB. Namun kemudian memicu persoalan dan mandeknya pembangunan di Batam. Sehingga perlu solusi cepat untuk mengatasi persoalan itu, yakni dengan penerbitan KRK sebagaimana diatur dalam UU 28/2002 dan Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

“Pemberlakuan KRK sangat tepat, karena di Indonesia memang seperti itu. Di persyaratan perizinan juga tidak disebutkan fatwa planologi, tapi berdasarkan RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) atau RDTR (rencana detail tata ruang) kota atau RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) atau kalau tidak ada, bisa dengan KRK,” jelasnya.

Supriyanto menilai KRK lebih tepat sebagai syarat pengurusan IMB, karena berisi panduan (guide line) rencana dari gambar atau desain suatu bangunan. Ini berbeda dengan fatwa planologi yang lebih menekankan pada gambar bangunan.

“Jadi kalau panduan itu, misalnya batasnya 10 meter dari pagar, kita bisa bangun kurang dari itu. Kalau fatwa planologi, bangunnya ya harus tepat 10 meter itu,” katanya.

sarma haratua siregar/fadhil

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com