SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Revisi RPJMD Berpotensi Langgar Aturan

  • Reporter:
  • Senin, 25 Maret 2019 | 10:40
  • Dibaca : 110 kali
Revisi RPJMD Berpotensi Langgar Aturan
Anggota DPRD Batam Udin P Sihaloho

BATAM KOTA – Revisi Perda 8/2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam yang tengah diajukan Pemko kepada DPRD Batam berpotensi melanggar aturan, hal ini mengingat masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang hanya tinggal menyisakan dua tahun.

Sebab, sesuai dengan Permendagri 86/2017 sudah diatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan jika masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota masih lebih dari tiga tahun.

Terlebih lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini mengagendakan pilkada serentak akan digelar akhir tahun 2020 mendatang. Kota Batam salah satu daerah yang rencananya menjadi salah satu kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tersebut. Sehingga pengajuaan perubahan RPJMD dinilai tidak bisa dilanjutkan.

Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, sejak awal pihaknya menyatakan tidak sepakat untuk revisi RPJMD yang diajukan Pemko Batam. Karena dalam aturan yang ada, menurut dia, sudah jelas bahwa perubahan ini tidak bisa dilanjutkan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan secara transparan, responsif, efesien, efektif, akuntabel, partisipatif dan terukur.

“Tegas saya katakan tidak karena kami tidak mau melanggar aturan yang ada. Dengan masa jabatan yang tinggal beberapa tahun lagi tidak mungkin bisa terwujud,” ujarnya, Minggu (24/3).

Itu sebabnya dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu Fraksi PDIP merekomendasikan agar penbahasan revisi RPJMD Kota Batam ini ditunda sampai setelah Pemilu 17 April mendatang. Bersamaan dengan itu tentunya dapat konsultasi dengan Kemendagri di Jakarta. Pihaknya tidak ingin perubahan RPJMD ini menjadi masalah di kemudian hari, karena dalam aturan dinilai sudah cukup jelas.

Udin juga menegaskan Fraksi PDIP tidak akan ikut bertanggung jawab jika pembahasan perubahan RPJMD tetap dilanjutkan. Menurut dia, sebagian besar fraksi di DPRD Kota Batam sudah menyatakan menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan revisi RPJMD Kota Batam tersebut. Pihaknya tidak mengetahui pasti alasan-alasan fraksi yang mendukung revisi tersebut.

“Intinya fraksi PDIP dari awal menegaskan menolak. Kalau teman-teman DPRD lainnya setuju kami tidak tahu alasannya,” katanya.

Kemudian, pihaknya juga tidak ingin RPJMD ini direvisi karena ingin merubah beberapa target pembangunan yang kemungkinan tidak bisa tercapai dengan sisa jabatan Wali Kota dan Wali Kota Batam saat ini. Ia mencontohkan seperti halnya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemko Batam. Ia menilai apa yang dilakukan Pemko Batam tidak sesuai dengan RPJMD saat ini.

Sebab, infrastruktur jalan yang sudah dilebarkan oleh Pemko Batam adalah jalan nasional yang tidak masuk dalam aset Pemko Batam. Hal ini sejak awal juga sudah menjadi sorotan pihaknya, karena dalam pembangunan infrastruktur jalan sudah diatur pembagian tugas masing, antara tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan pemko.

“Panjang jalan yang kita ukur seharusnya ini menambah aset kita. Tapi sekarang kan tidak, karena sebagian besar masuk aset BP Batam. Sebab yang dibangun adalah jalan nasional yang bukan domain dari Pemko Batam,” jelasnya.

Anggota DPRD lainnya, Riky Indrakari juga sepakat bahwa pembahasan perubahan RPJMD Kota Batam tidak bisa dilanjutkan karena masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak sampai tiga tahun lagi. Jika dipaksakan pihaknya khawatir akan ditolak Kemendagri karena tidak menjalankan aturan yang ada. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian bersama.

Jangan sampai, kata dia, menghambur-hamburkan kas daerah untuk melakukan pembahasan yang sudah jelas tidak bisa dilakukan. Kendati tidak masuk menjadi anggota pansus, ia menilai hal ini berpotensi akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebab, dalam pebahasan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Itu sebabnya Riky sepakat jika pembahasan revisi RPJMD ini tidak dilanjutkan.

“Saya kira aturan sudah jelas. Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sisa jabatannya tidak sampai tiga tahun tidak lagi bisa mengajukan perubahan RPJMD,” katanya.

Ia juga menilai alasan pengajuan revisi RPJMD Kota Batam ini tidak disampaikan secara transparan. Menurut Riky, revisi RPJMD dapat dilakukan jika memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya karena mendesak, kemudian adanya perubahan kebijakan dari pusat yang diberlakukan di daerah dan hal-hal yang dianggap perlu.

“Jangan sampai revisi RPJMD ini dilakukan untuk menurunkan apa yang sudah ditargetkan sebelumnya,” jelasnya.

Anggota fraksi PKS ini juga menyoroti pembangunan jalan yang dilakukan Pemko Batam selama tanpa berkoodinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ia sepakat dengan peningkatan infrastruktur, tapi tentunya juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah.

“Setiap pembangunan jalan itu dihitung dalam kilo meter, sekarang sudah berapa panjang. Kalau menurut saya belum ada. APBD seharusnya digunakan sesuai dengan kewenangan daerah, sedangkan jalan ini kebanyakan yang dilebarkan adalah jalan nasional,” katanya. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com