SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Rokok FTZ Dibatasi 1,68 Miliar Batang

  • Reporter:
  • Rabu, 18 Juli 2018 | 15:38
  • Dibaca : 178 kali
Rokok FTZ Dibatasi 1,68 Miliar Batang
ilustrasi

BATAM KOTA – Badan Pengusahaan (BP) Batam menetapkan kuota produksi rokok non-cukai atau biasa dikenal rokok FTZ sebanyak 1,68 miliar batang atau sekitar 28 persen dari total konsumsi.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta Putra menyebutkan pemberian kuota itu sudah melalui kajian yang memasukkan perhitungan dan survei.

Kuota yang ditetapkan setara 28 persen dari total kebutuhan atau konsumsi rokok di Pulau Batam. Kuota itu juga menjadi acuan jumlah rokok FTZ yang boleh beredar di dalam wilayah FTZ Batam dalam kurun waktu satu tahun.

Sedangkan 72 persen sisanya adalah kuota untuk rokok-rokok premium atau rokok yang membayar cukai dan beredar di Batam seperti daerah lain di Indonesia.

Tri Novianta mencatat mengacu hasil kajian BP Batam total kebutuhan rokok di Pulau Batam mencapai 6 miliar batang pertahun. Kebutuhan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan konsumsi rokok setiap hari di kota ini.

“Karena Batam adalah FTZ maka ada rokok yang memang dibebaskan cukainya. Tapi hanya boleh beredar di Batam. Kuota yang kami berikan itu 28 persen dari kebutuhan, jadi sekitar 1,5 miliar lebih,” kata Tri, Selasa (17/7).

Rokok FTZ mendapat perlakuan aturan yang berbeda dengan rokok cukai. Tri menjelaskan perusahaan yang ingin mendapat kuota produksi rokok non-cukai harus berdomisili di Batam.

Apabila perusahaan tersebut dari luar Batam, maka harus buka kantor cabang di Batam. Sedangkan pabrik di luar batam dapat mengajukan permohonan kuota dengan menunjuk distributor yang ada di Kawasan perdagangan Bebas batam.

“Kalau rokok premium kan dia cukup disributornya aja yang harus ada di Batam,” jelas Tri.

Terkait mekanisme pemberian izin terhadap perusahaan yang memproduksi rokok non-cukai, pihaknya mengaku sebelumnya telah menggunakan sistem tracking atau pelacakan untuk meningkatkan pengawasan peredaran rokok non-cukai.

Melalui aplikasi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) setiap pabrikan yang mendapatkan kuota untuk produksi rokok non-cukai wajib melaporkan jumlah peredaran barang produk hasil tembakau.

“Termasuk juga untuk perusahaan minuman beralkohol wajib melaporkan sejak dari pabrik, gudang, distributor dan agen di Kawasan Bebas Batam,” jelas dia.

BP Batam akan mengeluarkan izin kuota untuk produksi rokok non cukai secara lump sum atau sekaligus dalam satu waktu saja kepada sejumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan.

Saat ini menurut Tri perusahaan yang sudah mengajukan diri kepada BP Batam sebagian besar berdomisili di luar Batam.

Sedangkan terkait adanya informasi bahwa banyaknya rokok non-cukai di Batam yang beredar di luar kawasan FTZ, ia mengaku saat ini masih belum bisa memastikan apakah rokok-rokok tersebut memang produksi dari Batam atau tidak. Karena tanggungjawab mulai dari produksi sampai distribusi ke agen sepenuhnya menjadi tanggung jawab pabrikan. Pihaknya hanya mengeluarkan izin jumlah kuota untuk produksi.

“Termasuk untuk merek rokok pabrikan yang menentukannya. Namun untuk izin memasukan barang biasanya mekanismennya ada di Bea dan Cukai,” kata dia. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com