SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Rokok Noncukai Akan Dikenakan Biaya Tambahan

Rokok Noncukai Akan Dikenakan Biaya Tambahan
Konferensi pers BP Batam terkait persoalan rokok noncukai, Foto Agung Dedi Lazuardi.

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana akan mengenakan biaya tambahan kepada rokok-rokok noncukai yang beredar di Batam. Label pada rokok noncukai tersebut sebagai pengganti penerimaan negara yang hilang akibat fasilitas bebas cukai.

“Karena kita tidak mendapat cukai, penerimaan negara berkurang dari cukai rokok. Tapi kita sudah diskusi ke kementerian, akan ada label sebagai pengganti cukai,” ujar Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra.

Ke depan, setiap rokok FTZ harus mengenakan label berbayar yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditentukan. Label tersebut menjadi pengganti cukai sebagai instrumen kontrol peredaran rokok noncukai.

Prinsip yang sama pernah diterapkan pada minuman beralkohol (mikol) di kawasan FTZ Batam. Setiap mikol dikenakan label khusus. Namun untuk menerapkannya, harus ada aturan hukum berupa peraturan Kepala Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam.

“Aturan ini sedang dibahas di pusat. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Sulit Kontrol
Badan Pengusahaan (BP) Batam kesulitan mengontrol masuknya rokok noncukai dari kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) lain ke Batam. Alasannya, banyak pelabuhan rakyat yang membuat rokok-rokok rembesan dari kawasan FTZ lain mudah diselundupkan ke Batam.

“Sisipkan dua sampai tiga slop tidak akan ketahuan, karena tak ada yang memeriksa. Jadi sulit untuk mengontrol rokok kawasan bebas lain masuk ke Batam,” ungkap Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra, Rabu (29/3).

Menurut Tri, Batam menjadi sasaran rembesan rokok noncukai dari kawasan FTZ lain seperti Bintan, Tanjugnpinang, dan Karimun. Pasalnya, kuota rokok yang diberikan di tiga kawasan tersebut cenderung melebihi daya serap konsumennya.

Seperti diketahui, kawasan FTZ Bintan hanya terbatas di daerah Lagoi dan sekitarnya. Kawasan FTZ Karimun juga tidak mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Karimun. Demikian juga FTZ Tanjungpinang juga hanya di Senggarang dengan jumlah penduduk hanya 4.000 sampai 5.000 jiwa.

Dengan keterbatasan kawasan dan sedikitnya jumlah penduduk, maka konsumen rokok di kawasan-kawasan tersebut juga minim. Sehingga, ketika rokok noncukai tidak habis terserap, distributor mengalihkannya ke kawasan FTZ lain.

Batam menjadi pilihan utama karena jumlah konsumen rokok sangat tinggi. Selain itu, daya beli konsumen rokok di Batam jauh lebih tinggi dibanding kawasan FTZ lain. Sehingga menjual rokok noncukai di Batam lebih menarik dan menguntungkan.

“Jadi kalau di daerah lain lebih, larinya pasti banyak ke Batam,” tuturnya.

Sementara rokok noncukai dari Batam, jelas Tri, belum ada yang merembes ke luar Batam. Kuota rokok noncukai yang diberikan BP Batam pada semester pertama 2017 adalah 400.896.485 batang untuk 33 perusahaan rokok.

Ada lima perusahaan rokok di Batam yang mendapatkan kuota tersebut, yakni Laden, Fantastik, Rock, Mustika Internasional, dan Mustika Jaya Makmur. Ditambah dua importir, yakni Janglong dan Surya Cipta. Selebihnya adalah perusahaan rokok asal Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Mayoritas kuota diberikan kepada perusahaan rokok asal luar Batam. Pasalnya, lima perusahaan rokok yang ada di Batam lebih banyak memproduksi rokok untuk kebutuhan ekspor. Mereka hanya minta sedikit kuota rokok noncukai untuk dijual di dalam kawasan Batam.

Surat keputusan (SK) penetapan jumlah dan jenis serta persetujuan pemasukan rokok noncukai ke Batam dikeluarkan pada akhir Februari 2017. SK penetapan tersebut dikirim ke kantor Bea dan Cukai, dimana perusahaan rokok yang mendapat kuota berada. Prosesnya butuh waktu lama, antara tiga minggu hingga sebulan.

Selama Bea dan Cukai setempat belum memegang SK tembusan dari BP Batam, maka perusahaan rokok yang mendapat kuota belum bisa mengirim rokok noncukainya ke Batam. Karena dia harus lebih mengisi form kena cukai (CK) FTZ lebih dulu.

“Sampai sekarang, baru 15 persen dari kuota yang diberikan BP Batam dikirim ke Batam. Kebanyakan pabrik rokok masih dalam proses produksi,” tuturnya.

Menurut Tri, pengawasan peredaran rokok noncukai di lapangan adalah kewenangan Bea dan Cukai. Jika Bea dan Cukai menemukan pelanggaran, maka mereka akan melakukan penindakan. Bea dan Cukai juga bisa merekomendasikan pencabutan kuota bila pelanggaran yang ditemukan cukup berat.

“Kami tak bisa sembarang cabut. Tapi kalau ada rekomendasi Bea dan Cukai, kami bisa mencabut kuota yang sudah dikeluarkan,” katanya.

Ke depan BP Batam akan memperketat sistem pengawasan untuk memastikan tak ada rokok noncukai dari Batam yang merembes keluar. Direktorat Pengamanan BP Batam akan terlibat untuk memastikan tidak ada rembesan yang masuk ke Batam.

BP Batam juga tengah merancang tracking sistem barang-barang bebas cukai. Perjalanan barang noncukai harus tercatat di dalam sistem, mulai dari produksi di perusahaan, masuk ke gudang, pengiriman CK FTZ, masuk ke gudang distributor, sampai dijual ke agen akan masuk ke dalam sistem.

“Semua akan terpantau di dalam sistem. Jadi tak akan ada yang keluar dari pengawasan. Jika perusahaan tidak mengisi dalam sistem, maka akan masuk catatan negatif dalam kepatuhan. Itu akan mempengaruhi kuota yang diberikan pada kesempatan berikutnya,” tuturnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com