SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Satu Nakhoda Mudahkan Pengelolaan Batam

  • Reporter:
  • Kamis, 27 Desember 2018 | 08:06
  • Dibaca : 233 kali
Satu Nakhoda Mudahkan Pengelolaan Batam
Infografis KORAN SINDO BATAM

BATAM – Mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid menanggapi pro dan kontra kebijakan pemerintah yang melimpahkan wewenang Kepala BP Batam ke Wali Kota Batam. Menurut pakar ilmu pemerintahan itu, rangkap jabatan seperti yang dimasalahkan Ombudsman RI tidak akan membawa konflik kepentingan bagi pengelolaan Batam.

Dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam, satu kepemimpinan malah akan bisa mengharmoniskan kebijakan dan menghindarkan tabrakan kebijakan. “Ide ini pernah saya lempar dalam forum diskusi Batam dua tahun lalu. Ide sebagai salah satu opsi penyelesaian masalah Batam,” papar Ryaas, kemarin.

Opsi lainnya, lanjut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, Kota Batam dijadikan daerah administratif dengan kewenangan terbatas sementara Otorita Batam (BP Batam) tetap menyelenggarakan fungsinya sebelum terbentuknya Kota Batam yang otonom. Opsi ketiga adalah membubarkan BP Batam dan seluruh kewenangan pelayanan menjadi tanggung jawab Pemko Batam.

Ryaas yang menjabat Menteri Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid, menjelaskan dalam konteks daerah, Batam memang tidak sama dengan daerah otonom lain. Ada latar belakang sejarah di mana Otoritas Batam telah berdiri sebelum terbentuknya pemerintahan di Batam.

“Ibaratnya Kota Batam itu dilahirkan dari rahim Otorita. Kota ini tidak lahir dari kekosongan otoritas pelayanan publik di wilayah itu,” jelas dia.

Dia menambahkan rangkap jabatan Wali Kota Batam harus dilihat dari tujuannya untuk mengakhiri dualisme kewenangan demi mengoptimalkan pelayanan publik. “Menurut saya itu solusi terhadap dualisme pengelolaan pembangunan dan layanan publik yang berlangsung selama ini di Batam,” tutur dia.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya juga membantah pihak yang menyebutkan bahwa wali kota atau pejabat setingkat pemerintah daerah (pemda) dilarang merangkap jabatan.

Hal ini terkait rencana pemerintah untuk melebur Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan mengalihkan tugas Kepala BP Batam kepada Wali Kota Batam.

Dia mengatakan, yang dilarang adalah pejabat negara merangkap jabatan pejabat negara. Sementara Kepala BP Batam bukanlah pejabat negara, sehingga Walikota bisa merangkap jabatan tersebut.

“Tidak boleh merangkap itu, kalau pejabat negara merangkap jabatan pejabat negara. UU Pemda bilang begitu, bahwa pemda artinya gubernur, bupati, walikota dilarang merangkap jabatan pejabat negara yang lain. Kemudian Kepala BP Batam pejabat negara? Jelas bukan. Orang yang angkat (Kepala BP Batam) saya. Kalau Presiden masih mungkin,” tegasnya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/12).

Dengan dialihkan kepada Pemkot Batam, Darmin menilai bahwa permasalahan dualisme kepemimpinan di BP Batam akan mereda. Sebab, saat ini yang memimpin satu orang sehingga tidak ada lagi pembagian kewenangan antara pemda dan otoritas.

“Enggak mudah sebenarnya membagi mana kewenangan pemda, mana kewenangan otoritas. Kenapa? Karena kewenangan pemda itu ada undang-undang juga yang menentukannya. Orang di daerah lain tidak ada BP Batam,” katanya.

ahmad romadi/sindonews

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com