SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Sekda Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik, Tak Netral Siap-siap Dipidana

  • Reporter:
  • Rabu, 13 Maret 2019 | 09:08
  • Dibaca : 196 kali
Sekda Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik, Tak Netral Siap-siap Dipidana
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadilah berbincang usai Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (11/3). /HUMAS PEMRPOV KEPRI

JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Sebagai abdi negara, ASN yang memiliki hak pilih dilarang memiliki kecenderungan tertentu terhadap kegiatan politik.

“Netralitas TNI-Polri dan ASN kunci sukses pemilu. Sebagai aparat publik kita dilarang berafiliasi dengan partai politik manapun. Oleh karena itu ASN jangan bermain politik, dan hanya gunakan hak suaranya pada 17 April nanti,” ujar Arif usai Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (11/3).

Bagi ASN yang tidak netral, Arif kembali mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang akan didapat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu. Sebagai pejabat publik, kata dia, untuk tidak main-main karena banyak yang mengawasi pergerakan ASN.

“Salah sedikit kita akan dilaporkan ke Bawaslu dan tentunya sanksi akan menanti. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu sebagai ASN netralitas adalah harga mati,” ucap Arif.

Arif pada kesempatan ini juga mengajak para ASN untuk ikut menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat umum agar tingkat partisipan meningkat pada pemilu tahun ini serta ikut bekerja sama dengan TNI-Polri menjaga suasana pemilu damai, aman.

“Sebagai ASN kita dapat berperan menyosialisasikan pemilu yang damai kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka golput sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas,” ajak Arif.

Sementara itu, Kepala Bawaslu RI Abhan mengatakan, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki peran untuk mengawasi kompetisi yang berlangsung dalam pemilihan umum hingga tahapan selesai. Objeknya termasuk peserta Pemilu, KPU dan masyarakat. Pihaknya menilai akan ada sejumlah yang menjadi tantangan Pemilu 2019. Salah satunya yakni soal netralitas ASN, TNI dan Polri.

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, dugaan tak netralnya ASN dalam Pilkada 2018 mencapai lebih dari 700 kasus. Persoalan ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kemudian pada 2019 ini, data terakhir per bulan Maret ada sekitar 165 kasus ketidaknetralan ASN dah sudah diteruskan ke KSN untuk ditindaklanjuti.

“Tentu ini kita harus sama-sama mengingatkan agar tidak semakin banyak persoalan kasus netralitas ASN yang tentunya merugikan kita sendiri dan mencederai demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Selain masalah netralitas ASN, Abhan mengemukakan selama pelaksanaannya termasuk dalam masa kampanye, Bawaslu menemukan beberapa fenomena yang kerap muncul di Pemilu 2019 ini, seperti isu dan politisasi sara, hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat harus pandai memilah informasi dan objektif menilai suatu permasalahan.

“Mari kita semua bekerja sama masyarakat untuk bersama meghindari politik uang, isu/politisasi sara, hoaks, ujaran kebencian dan turut serta menyukseskan Pemilu Serentak 2019,” katanya.

fadhil

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com