SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Selamat Bekerja Pimpinan Baru BP Batam

  • Reporter:
  • Senin, 27 November 2017 | 17:34
  • Dibaca : 138 kali
Selamat Bekerja Pimpinan Baru BP Batam
AmpuanSitumeang,Peneliti/Praktisi Hukum. Foto FADHIL

Oleh : Ampuan Situmeang, Peneliti/Praktisi Hukum

Sebagai pemimpin dimanapun memimpin wajib fasih dalam berkomunikasi, dan perlu melibatkan para pemangku kepentingan sebelum mengambil kebijakan, apalagi itu menyangkut kepentingan orang banyak, atau sering disebut kepentingan publik, tidak bisa bicara “pokoke”, atau merasa hebat sendiri atau pintar sendiri atau merasa lebih memiliki kewenangan (arogan), karena kewenagan itu tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang, tetapi juga dapat dilaksanakan secara bijaksana dalam mencari solusi pada setiap isu kasus kebijakan publik yang terjadi dimasyarakat .

Dari sejak ditariknya Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam, dari yang tadinya dipimpin oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, menjadi dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, tugasnya jelas yang paling utama adalah menyelaraskan dualisme kewenangan dalam penataan Pembangunan di Batam, bahkan juga dengan tegas ketua DKPBPB Batam melarang adanya kebijakan yang sifatnya “moratorium”. Dan ini justru dilanggar dan atau diabaikan pimpinan yang baru diganti.

Oleh karena itu perlu evaluasi kembali terhadap seluruh kebijakan yang diterbitkan selama kepemimpinan yang baru saja digantikan oleh pimpinan BP Batam yang baru sekarang apakah pengambilan kebijakan yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan prosedur penerbitan peraturan atau bagaimana, kalau kebijakan itu terus dilaksanakan tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan masalah yang baru, atau setidak-tidaknya perlu penyesuaian agar aspirasi para pemangku kepentingan yang selama ini tidak terakomodir dapat difasilitasi atau menadapat pertimbangan secara sosiologis dan phisikologis dapat meredam konflik yang selama ini dianggap sebagai sumberdari kegaduhan.

Disamping itu, perlu juga dipikirkan adanya suatu ruang kerjasaman dalam merespon setiap permasalahan yang timbul akibat dari ketidak jelasan dari regulasi yang selama ini belum bisa seluruhnya diakomodir oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan BP Batam merupakan instansi yang sah dalam menyampaikan aspirasi dari para pemangku kepentingan langsung kepada pengambil keputusan Pusat Pemerintahan. Kalau selama ini instansi pemerintah sendiri selalu berbeda pendapat terhadap aspirasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di daerah, maka sudah dapat dipastikan pemerintah pusat akan kebingungan dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu tugas yang paling berat dihadapan pimpinan baru BP Batam adalah melakukan sinergitas ditengah kesimpangsiuran regulasi yang masih belum dapat diharmonisasikan oleh Pemerintah Pusat, sampai kapanpun tidak akan mungkin dapat terjadi hubungan yang selaras jika persoalan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak dudukkan secara tegas dan jelas apa kontribusi langsungnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam. Kalau di antara BP Batam dan Pemko Batam, termasuk di dalamnya DPRD Kota Batam dapat sinergis maka yang lainnya akan kesulitan dalam melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memecah visi dan misi dalam membangun Batam. Maka hasil musyawarah dari lokal dibawakan ke Pemerintah Pusat, sulit untuk dibantah, namun jika di daerah (lokal) sendiri saling berbeda kemauannya yang disampaikan kepada, otomatis kebingunganpun akan mengerumuni pengambil keputusan dipusat.

Salah satu contoh yang membuat Pemerintah Pusat bingung, adalah mengenai konsep pererapan FTZ (Free Trade Zone) istilah lain dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, yang katanya akan di transformasikan kekonsep KEK (Kawasan Ekonomi Kusus) Pimpinan BP Batam yang lama mempertahankan konsep FTZ, sedangkan Pemda dan atau Pemko bersikeras untuk memperjuangkan perubahannya konsep FTZ itu menjadi KEK, atau setidaknya sebahagian wilayah. Kenapa timbul benturan pendapat dari lokal sendiri, tidak lain adalah karena kesulitan berkomunikasi apalagi untuk duduk bersama musyawarah untuk menyatukan konsep perjuangan apa yang harus disampaikan ke pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan dengan peraturan pemerintah.

Kalau seperti itu terus maka sulit dicapai percepatan pertumbuhan ekonomi. Kesan yang dapat ditangkap oleh publik adalah, BP Batam memposisikan sektornya berhadap-hadapan dengan Pemko Batam, kalau begitu maka pihak lain akan mendulang peluang di tengah pertarungan sektoral tersebut, padahal patut diduga ada pihak yang mendulang kesempatan pada situasi air yang keruh diberbagai sektor di Batam, jika keadaan ini terus berlanjut. Oleh karena itu istilah “Pemko Batam Mengikutsertakan OB yang “tidak bubar” bahkan cuma beralih menjadi BP Batam, tetap relefan untuk disinergikan, kalaupun tidak (belum) ada Peraturan Pemerintah yang merajut kerjasama itu, seharusnya kepiawaian para pemimpinlah di Batam yang berkolaborasi dalam mewujudkan kerjasama itu, untuk bersatu menyerahkan kepada Pemerintah Pusat segala temuan hambatan di dalam implementasi kewenangan yang pada kenyataannya saling tidak harmonis agar pemerintah pusat yang di wadahi dalam DKPBPB Batam segera melasanakan rapat untuk mengambil keputusan dalam menetepkan solusi yang sudah disepakati melalui penyampaian aspirasi dari lokal.

Kalau keadaan seperti itu dapat dirajut dalam kebersamaan maka peluang dan harapan pemulihan percepatan pertumbuhan pembangunan perekonomian di Batam, dapat lebih cepat dicapai. Namun jika sebaliknya yang terjadi, maka sulit berharap adanya perubahan yang signifikan dalam penataan penataan kewenangan pembangunan Batam kedepan, karena jikapun konsep KEK di terapkan kalau HPL atas lahan tidak memberikan kontribusi langsung kepada pendapatan daerah Batam, sedangkan sebagai Pemerintah Daerah semua daerahnya tidak di duduki secara langsung dengan penguasaan dan kewenangan terhadap lahan sebagai tempat dilakukannya pembangunan ekonomi itu sendiri, patut diduga akan berputar-putar pada persoalan yang sama, sebab jika semua lahan yang ada di Batam dianggap sebagai aset pusat, maka posisi Pemko sangat dilematis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerahnya sendiri.

Padahal secara konstitusi pemegang kewenangan yang dikedepankan didalam konsep otonomi daerah adalah pemerintah daerah. Sehingga harapan masyarakat (Publik) kepada Pimpinan BP Batam dan Pemko Batam pada khususnya dapat bekerja sinergis, dan menjalankan konsep yang diatur dalam UU 53/1999 pasal 21 itu, mengedepankan Pemko Batam dalam mengikutsertakan OB yang beralih menjadi BP dalam melaksanakan pembangunan di Batam, mari kita semua memberi dukungan pemikiran untuk dapat mensinergikan kedua institusi pemegang kewenangan tersebut dalam menata kewenangan pembangunan ekonomi di Batam, tidak justru memperkeruh situasi sehingga menimbulkan friksi-friksi yang berpotensi meciptakan persoalan baru dikedua institusi pemegang kewenangan pembangunan di Batam yang sedang dipersimpangan kebingungan, selamat bekerja kepada semua pemimpin baru di BP Batam.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com